Gubernur PBD: Semua kampung harus mendapatkan akses listrik

Sorong (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan seluruh kampung di wilayah provinsi tersebut harus mendapatkan akses listrik guna mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.

Dia mengatakan, pemerintah kabupaten dan kota perlu melakukan sinkronisasi serta pendataan kebutuhan listrik di wilayah masing-masing, khususnya kampung-kampung yang belum menikmati layanan listrik dan jumlah kepala keluarga (KK) yang belum mendapatkan sambungan listrik.

"Kita harapkan para bupati dan wali kota bisa memastikan data kampung-kampung yang belum ada listrik, termasuk jumlah KK yang belum terpasang listriknya, agar bisa diusulkan dan diakomodasi," ujarnya usai rapat koordinasi dengan PLN di Kota Sorong, Selasa.

Menurut dia, kondisi geografis Papua Barat Daya yang terdiri atas wilayah daratan, pegunungan, hingga kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan jaringan listrik konvensional.

Karena itu, diperlukan pendekatan alternatif melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), baik secara komunal maupun individual, untuk menjangkau masyarakat yang sulit dilayani melalui perluasan jaringan PLN.

Ia menyarankan pembangunan PLTS komunal diprioritaskan pada kampung dengan konsentrasi penduduk cukup banyak agar pengelolaan dan pemeliharaannya lebih mudah dilakukan.

"Kalau ada konsentrasi jumlah penduduk agak banyak, lebih bagus terpusat supaya pemeliharaan lebih mudah. Pengalaman kita kalau yang terpisah sendiri-sendiri itu kadang tidak aman dan mudah berpindah," katanya.

Sementara itu, PLTS individual dinilai dapat diterapkan pada lokasi tertentu, seperti homestay atau tempat usaha yang memiliki kemampuan dan kesadaran untuk melakukan pemeliharaan secara mandiri.

Baca juga: KemenESDM: 1.500 rumah di Papua Barat Daya dapat pasang listrik gratis

Baca juga: DPD RI kunjungi PBD pastikan listrik sudah masuk ke seluruh wilayah

Elisa mengatakan pemerataan akses listrik merupakan tanggung jawab bersama, baik PLN, pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Kita harapkan jaringan dibangun oleh PLN. Tanggung jawab penyambungan bisa dari PLN atau Kementerian ESDM, tetapi juga bisa dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Itu sudah kita kerjakan selama ini," ujarnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Papua Barat Daya menargetkan elektrifikasi terhadap 447 desa yang belum terjangkau layanan listrik PLN di provinsi tersebut dapat dituntaskan hingga 2029.

Manajer UP2K Papua Barat Daya Deskiniel menjelaskan dari sekitar 1.013 desa di provinsi tersebut, sebanyak 447 desa masih belum menikmati layanan listrik PLN.

"Untuk mempercepat pemerataan akses listrik, PLN menyiapkan tiga skema, yakni pembangunan jaringan listrik konvensional, PLTS komunal, dan PLTS individual," jelasnya.

Pada 2026, kata dia, PLN merencanakan program elektrifikasi di sekitar 86 desa melalui ketiga skema tersebut. Rinciannya, pembangunan jaringan listrik konvensional di 39 desa yang tersebar di Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, dan Maybrat.

Selain itu, PLTS komunal direncanakan dibangun di tujuh desa dengan target penyelesaian sekitar Juni 2027. Sementara 40 desa lainnya akan mendapatkan akses listrik melalui PLTS individual yang diperkirakan selesai pada Maret 2027.

Dia berharap dukungan pemerintah daerah dan masyarakat adat setempat dapat memperlancar pembangunan infrastruktur kelistrikan sehingga target pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Papua Barat Daya dapat tercapai hingga 2029.

Baca juga: PLN tambah mesin 10 Mw atasi defisit daya kelistrikan di Manokwari

Baca juga: PLN Papua dan Papua Barat miliki cadangan daya 191 MW

Baca juga: Ratusan keluarga tak mampu di Papua Barat Daya kini nikmati listrik

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.