MPR gelar rapat gabungan menindaklanjuti kekosongan jabatan Wapres

Jakarta (ANTARA) - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Rapat Gabungan (Ragab) pada Jumat siang guna menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti.

Rapat itu rencananya diselenggarakan di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Jakarta, Jumat, pada pukul 14.00 WIB.

Ragab MPR RI itu dilakukan dengan alat kelengkapan lain MPR RI yang juga mempersiapkan Sidang Paripurna MPR RI untuk mengisi kekosongan jabatan Wapres.

Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani, pada Kamis (12/11), menjelaskan rapat gabungan akan membahas empat hal, yakni tanggal penyelenggaraan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, menyepakati pengiriman surat dari MPR kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyetor dua nama calon pengganti, membentuk tim verifikasi berkas calon wakil presiden, serta menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf ketetapan MPR.

Baca juga: K3 MPR: Nomenklatur lebih tepat adalah Gibran "berhenti" bukan mundur

MPR, kata Muzani, memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan dimaksud. Termasuk dalam jangka waktu dua bulan itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk menyetorkan dua nama pengganti wakil presiden sejak MPR mengeluarkan surat permintaan.

Menurut dia, kursi wakil presiden kosong sejak Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada MPR pada Kamis.

“Sejak hari ini, jabatan wakil presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan dan tugas MPR dalam waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk mengisi jabatan kekosongan posisi wakil presiden tersebut,” kata Muzani dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Baca juga: MPR gelar rapat gabungan bahas pengisian jabatan wapres besok

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.