Mendagri minta tiga provinsi Sumatera tetapkan Tanggap darurat bencana

Pidie Jaya (ANTARA) - Sejumlah daerah di wilayah Sumatera yang belum pulih pascabencana hidrometeorologi 2025 kembali mengalami bencana banjir dan longsor pada tahun ini, sehingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah jangan ragu menetapkan status tanggap darurat.

"Saya akan terbitkan surat untuk daerah tiga provinsi di Sumatera yang alami bencana susulan bisa tetapkan status tanggap darurat. Pemda bisa gunakan belanja tak terduga dengan cepat, dan begitu juga kementerian terkait," kata Tito Karnavian, yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, saat meninjau lokasi bencana banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Selasa.

Tiga provinsi yang dimaksud Tito antara lain Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mengalami banjir susulan sehingga jadi hambatan dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Menurut dia, bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatera merupakan yang terluas yang pernah ia tangani karena meliputi 53 kabupaten dan kota. Selain itu, ia menilai karakteristik bencananya juga terus berulang saat curah hujan meningkat.

Kebijakan tanggap darurat, lanjutnya, sangat diperlukan karena bencana susulan telah terjadi di tiga provinsi tersebut.

Percepatan penanganan dinilai sangat diperlukan agar penanganan untuk masyarakat terdampak bencana bisa cepat, dan proses pengerjaan rehab rekon yang ditargetkan selama tiga tahun (2026-2028) tidak mengalami kemunduran.

"Kita harus sepakat daerah tetapkan lagi status tanggap darurat agar pemda dan kementerian terkait kebencanaan seperti Kemensos, Kementerian PU, BNPB, dalam rangka percepatan bisa prosesnya cepat tanpa berbelit-belit," katanya.

"Kalau perlu gak perlu lelang karena masyarakat sudah setengah mati akibat bencana," lanjut Tito.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menilai penetapan status tanggap darurat tersebut memang dibutuhkan. Khususnya di Aceh, ia mengatakan telah mendapat laporan bahwa bencana susulan telah terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.

"Perlu status tanggap darurat agar mempermudah penanganan dari sisi pelaksanaan lintas sektoral dan kementerian," kata Fadhlullah.

Di Pidie Jaya Tito meninjau tanggul yang jebol akibat banjir susulan di tepi Sungai Meureudu, Desa Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua. Lalu persawahan yang rusak berat di Desa Beuringen, Kecamatan Bandar Dua, dan tepi Sungai Jeulanga-Ulim, Desa Alue Keutapang.

Selain itu, Tito juga menyalurkan bantuan penanggulangan bencana dari Kementerian Sosial RI senilai Rp781 juta, yang terdiri dari bantuan logistik senilai Rp406 juta dan 1.500 paket sembako senilai Rp375 juta.

Pejabat lainnya yang terlihat turut mendampingi Mendagri diantaranya Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malaysi, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal Zakaria, dan Ketua Tim Monitoring Satgas PRR Kemendagri Imran.

Baca juga: Banjir meluas di Aceh Barat, 43 desa terendam

Baca juga: Pemkab Solok serahkan dokumen R3P banjir bandang Arosuka kepada BNPB

Pewarta: FB Anggoro
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.