Kemkomdigi sebut Perlinsos digital momentum padukan layanan lewat DPI

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjadikan implementasi digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) sebagai momentum awal untuk memadukan seluruh layanan publik pemerintah melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital.

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kemkomdigi Yesi Arnaz Ferari mengatakan DPI hadir sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar digitalisasi layanan publik berjalan dengan mutlak dan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan termasuk di dalamnya terkait dengan bantuan sosial.

“Dengan adanya DPI, data sebelumnya antarinstansi itu belum terhubung, nanti akan terhubung satu sama lain. Sebelumnya rantai verifikasi panjang, dengan DPI akan menjadi pendek. Risiko data ganda dan duplikasi akan bisa lebih sederhana,” kata Yesi dalam acara Ngopi Bareng Komdigi di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis.

Yesi mengatakan salah satu DPI yang memainkan peranan penting dalam program digitalisasi Perlinsos dan dikembangkan langsung Kemkomdigi ialah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

Baca juga: Pemerintah minta PSE transparan dan beri ruang banding untuk beropini

SPLP menurut Yesi mengambil peran layaknya seperti jalan tol untuk pertukaran data antarinstansi, seluruh kementerian dan lembaga yang terhubung dengan program Perlinsos digital dapat saling bertukar informasi secara otomatis tanpa harus menyerahkan kepemilikan data masing-masing.

Dari uji pilot project yang sudah dilakukan Pemerintah, digitalisasi Perlinsos telah menghubungkan data dari Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, POLRI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Secara keseluruhan data-data itu telah dipertukarkan dan berhasil menciptakan efisiensi dari pemberian bantuan sosial kepada penerima yang benar-benar membutuhkan.

Secara lebih detail, Yesi mengatakan dari yang sebelumnya digitalisasi dilakukan waktu pendaftaran dan penyaluran bantuan sosial bisa memakan 75 hingga 200 hari, kini waktu tersebut dipangkas menjadi hanya satu menit hingga enam jam saja.

Beban biaya yang harus dikeluarkan masyarakat juga menjadi lebih sedikit, jika sebelum digitalisasi Perlinsos masyarakat harus merogoh kocek dari Rp2.000-Rp150.000 untuk mendapatkan bantuan sosial, maka kini masyarakat mungkin tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali karena semua kebutuhan penyesuaian data dilakukan lewat layanan digital.

Baca juga: Kemkomdigi tekankan pentingnya pengecekan informasi di media sosial

Berkaca dari keberhasilan integrasi pertukaran data di Perlinsos digital, Yesi mengatakan program ini diharap bisa menjadi tombol reset untuk memadukan data masyarakat sehingga digitalisasi layanan publik lainnya di masa depan bisa berjalan optimal.

"DPI adalah pilot project untuk DPI dan ke depannya bisa menjadi reset button untuk penargetan use case-use case yang lain," kata Yesi.

Yesi mengatakan setelah pilot project Perlinsos dilaksanakan hingga 28 Oktober 2026 tercatat sudah ada sebanyak data 15,7 juta Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar di program ini atau setara 16,42 persen dari total target KK yang terdaftar di sistem tersebut pada saat dijalankan nasional.

Kemkomdigi juga mencatat rata-rata jumlah pendaftar harian di bulan Oktober 2026 ke layanan Perlinsos Digital mencapai 382 ribu KK per harinya. Targetnya Perlinsos Digital berlaku nasional pada 10 November 2026.

Baca juga: Menkomdigi dorong investasi digital AS beri manfaat bagi Indonesia

Baca juga: Menkomdigi tanggapi ancaman jalur internet Indonesia diputus Singapura

Baca juga: BTW 2026 perkuat kolaborasi ekosistem digital dan buka akses investasi

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.