Kemenko Perekonomian raih indeks reformasi birokrasi kategori A

Pencapaian itu diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja dan ASN terus memperkuat kinerja, kolaborasi, serta kontribusi dalam mewujudkan birokrasi makin berkualitas dan berdampak.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian meraih indeks reformasi birokrasi (RB) sebesar 89,81 dengan kategori A (memuaskan), meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan adaptasi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang kini berorientasi pada dampak nyata

“Kami menyampaikan penghargaan, apresiasi dan terima kasih ke teman-teman semuanya atas kerja kerasnya selama ini, sehingga beberapa target terkait dengan indeks reformasi birokrasi maupun pelaksanaan dari agen perubahan di masing-masing unit kita bisa dicapai semuanya,” kata Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sejumlah indikator pelaksanaan RB juga telah mencapai target minimal kategori Baik yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Pencapaian itu diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja dan ASN untuk terus memperkuat kinerja, kolaborasi, serta kontribusi dalam mewujudkan birokrasi yang semakin berkualitas dan berdampak.

Pada tahun 2026, pelaksanaan RB Tematik mencakup enam tema, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, ketahanan pangan, hilirisasi dan sumber daya, peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan, serta peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan.

Sejalan dengan hal tersebut, sinergi antarunit kerja menjadi faktor penting untuk memastikan kontribusi Kemenko Perekonomian dalam mendukung agenda prioritas nasional dapat berjalan secara optimal.

Susiwijono juga mengapresiasi capaian kinerja organisasi sepanjang tahun 2026, khususnya peran unit-unit kedeputian dalam mengawal berbagai program kebijakan dan prioritas nasional.

Di tengah dinamika perekonomian global yang dipengaruhi ketidakpastian geopolitik serta berbagai tantangan domestik, seluruh jajaran dinilai mampu menjaga kinerja dan menyelesaikan berbagai target yang telah diamanatkan.

Evaluasi tersebut sekaligus menjadi landasan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program kerja tahun 2027.

Dalam menghadapi tantangan ke depan, seluruh jajaran Kemenko Perekonomian diharapkan tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam mengawal berbagai agenda strategis perekonomian nasional.

Penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan lintas Kementerian Koordinator juga perlu terus dilakukan guna memastikan sinergi kebijakan dan pelaksanaan program nasional berjalan efektif.

Dengan demikian, capaian Reformasi Birokrasi tidak hanya tercermin melalui peningkatan indeks, tetapi juga melalui kontribusi nyata terhadap kualitas kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dalam mengawal agenda RB Kemenko Perekonomian, integrasi budaya kerja dalam pekerjaan sehari-hari menjadi aspek yang perlu ditekankan.

Oleh karena itu, pembangunan Agen Perubahan di setiap unit kerja menjadi salah satu strategi dalam mengakselerasi budaya kerja pada lingkup unit kerja eselon I.

Sehubungan dengan hal itu, pada kesempatan tersebut dilakukan juga pemberian apresiasi kepada Agen Perubahan di lingkungan Kemenko Perekonomian periode 2025-2026.

Melalui pemberian apresiasi kepada unit kerja dan Agen Perubahan ini, Kemenko Perekonomian berharap semangat kolaborasi, inovasi, dan budaya kerja berorientasi hasil dapat terus tumbuh di seluruh lingkungan organisasi.

"Pelaksanaan RB Kemenko Perekonomian yang menunjukkan tren positif setiap tahunnya merupakan peluang dan juga tantangan bagi kita sendiri. Dengan demikian semangat untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik harus kita jaga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu yang terus berupaya dan bekerja keras dalam mendorong perbaikan RB Kemenko Perekonomian," ujar Kepala Biro Hukum dan Organisasi I Ktut Hadi Priatna.

Baca juga: KemenPANRB ajak perguruan tinggi jadi bagian dari reformasi birokrasi

Baca juga: Ombudsman: Perlu pemetaan penyelarasan indikator reformasi birokrasi

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.