Kawendra ingatkan publik tak terkecoh hoaks Dasco Jadi Wapres

Jakarta (ANTARA) -

Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian mengingatkan masyarakat tidak teralihkan isu politik yang menyebutkan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad akan menjadi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Legislator dari Fraksi Gerindra ini mengingatkan hal itu di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Jangan terkecoh!. Isu Bang Dasco akan jadi Wapres itu jelas hoaks untuk menggeser skandal penyadapan Presiden," kata Kawendra Lukistian di Jakarta, Kamis

Menurut dia informasi tersebut merupakan hoaks yang berpotensi menggeser perhatian publik dari persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden.

Ia secara tegas meminta masyarakat tidak mudah terkecoh oleh isu tersebut dan menegaskan bahwa hal yang paling mendesak saat ini adalah mengungkap siapa aktor intelektual di balik dugaan penyadapan terhadap kepala negara.

Menurut dia penanganan kasus tersebut harus menyentuh seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang diduga menjadi pengendali di balik operasi penyadapan.

"Yang terpenting saat ini siapa aktor intelektual yang berani melakukan penyadapan terhadap Presiden ini harus terungkap. Pengkhianat negara harus diadili!" tegasnya.

Pernyataan Kawendra tersebut sejalan dengan klarifikasi yang disampaikan Sufmi Dasco Ahmad. Melalui akun media sosialnya pada Rabu (4/11) malam/

Sufmi Dasco membantah kabar yang menyebut dirinya akan menjadi cawapres menggantikan Gibran.

"Saya pastikan itu hoax," tulis Dasco dalam unggahannya yang kemudian kembali dibagikan melalui akun Instagram pribadinya. Pada Kamis (5/11/2026), Dasco juga menyinggung dugaan adanya upaya pengalihan perhatian publik dari kasus penyadapan ilegal yang tengah menjadi sorotan nasional.

"Ada upaya pengalihan isu dari hot isu penyadapan ilegal menjadi Dasco akan jadi cawapres," tulisnya.

Beredarnya isu tersebut terjadi di tengah polemik mengenai putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkembangan perkara tersebut turut memunculkan berbagai spekulasi politik mengenai posisi Wakil Presiden, termasuk rumor yang menyeret nama Dasco. Namun, kabar mengenai Dasco menjadi pengganti Gibran belum memiliki dasar keputusan resmi dan telah dibantah langsung oleh yang bersangkutan.

Di sisi lain, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo terus menjadi perhatian. Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap adanya dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.

Dalam perkembangan penyidikan, polisi mengungkap dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa melalui prosedur verifikasi sebagaimana mestinya. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo merasa prihatin atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal yang menyasar kepala negara dan sejumlah tokoh lainnya. Istana memandang perkara tersebut serius karena berpotensi membahayakan kepentingan dan keselamatan negara.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.