Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena untuk ikut melindungi dan mendampingi perempuan korban kekerasan seksual yang diduga melibatkan seorang kepala daerah di NTT.
"Komnas Perempuan memberikan dukungan untuk korban mendapatkan perlindungan segera dan layanan akses pemulihan secara berkelanjutan sejak dia melaporkan, serta mendorong Gubernur NTT mengambil alih tanggung jawab perlindungan dan pendampingan korban dan keluarganya pada kasus ini," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Selain itu, pihaknya juga mendesak Gubernur NTT dan Kementerian Dalam Negeri melakukan pemeriksaan secara transparan dan memberhentikan secara tidak hormat kepala daerah terduga pelaku kekerasan seksual.
"Mendesak gubernur dan Kemendagri bertindak tegas segera dengan memeriksa secara transparan dan memberhentikan secara tidak hormat kepala daerah tersebut, serta mendukung jaminan restitusi bagi korban sejak awal, jika terduga ditetapkan dengan status tersangka untuk menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya," kata dia.
Baca juga: Menteri Arifah kecam kekerasan seksual libatkan pejabat daerah di NTT
Pihaknya mengecam keras dugaan pemerkosaan ini.
Menurut dia, pemimpin daerah seharusnya memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan pada perempuan.
"Komnas Perempuan mengecam dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh pimpinan daerah yang seharusnya memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan pada perempuan," kata Dahlia Madanih.
Sebelumnya, seorang kepala daerah di Kupang berinisial YL dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan berusia 21 tahun.
Kasus ini berawal ketika korban dijanjikan pekerjaan oleh teman korban dan diajak ke rumah dinas terlapor.
Kekerasan seksual diduga terjadi dua kali pada 11 November hingga Kamis 12 November 2026 di rumah dinas tersebut.
Saat ini, Polda NTT masih menyelidiki kasus ini.
Baca juga: Banyak penegak hukum tidak terapkan UU TPKS tangani kekerasan seksual
Baca juga: Menteri Arifah beri dukungan korban kekerasan di UPTD PPA NTT
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Anita Permata Dewi
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira