Yusril sebut pencabutan suket ijazah Gibran pelaksanaan putusan MA

Jakarta (ANTARA) - Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan gugatan Subhan Palal.

Dia menyampaikan pencabutan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ungkap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut Yusril, pencabutan suket bukan sekadar tindakan administratif, melainkan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Ditambahkan bahwa hal itu juga sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.

Ia berpendapat setelah surat keterangan penyetaraan tersebut dicabut, tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keberlakuannya melalui perkara yang telah diputus.

Menko juga menjelaskan dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tidak dimiliki oleh pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat.

Dirinya berpandangan persoalan tersebut juga memiliki implikasi terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden.

Dia berpendapat apabila persyaratan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat keterangan penyetaraan tersebut, maka konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden harus menjadi perhatian serius.

Jika penyetaraan pendidikan Gibran sudah batal, kata dia, berarti sejak awal Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden.

"Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ucap dia menambahkan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 yang dikonfirmasi ANTARA, Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019, resmi dicabut.

Dengan demikian, surat keputusan yang diteken Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin pada Senin (11/11) tersebut menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakan surat keterangan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes).

Sebelumnya, MA telah mengunggah secara lengkap putusan Nomor 742 K/TUN/2026 terkait permohonan kasasi yang diajukan Subhan mengenai pembatalan suket penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Putusan lengkap MA tersebut dikirim ke Pengadilan Pengaju dan tanggal minutasi pada Selasa (10/11). Dalam perkara ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berstatus sebagai Tergugat atau Termohon.

Putusan memuat secara lengkap keputusan dan pertimbangan MA terkait suket ijazah SMA Gibran, di mana terdapat poin-poin krusial yang menjadi pertimbangkan MA mengabulkan permohonan kasasi pemohon yang pada intinya membatalkan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Baca juga: Yusril: Tak ada upaya hukum yang bisa pertahankan suket ijazah Gibran

Baca juga: Yusril: Keterbukaan informasi bagian penting pelaksanaan pemerintahan

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.