Yusril: Keterbukaan informasi bagian penting pelaksanaan pemerintahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, di Jakarta, Rabu, dia menegaskan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Karena itu, kami terus mendorong penguatan pengelolaan informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan, program, serta penggunaan anggaran pemerintah secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Yusril dalam acara uji publik, seperti dipantau secara daring.

Di hadapan panelis Komisi Informasi Pusat (KIP), Menko Yusril memaparkan berbagai strategi, kebijakan, dan implementasi keterbukaan informasi publik, termasuk penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta transparansi pengelolaan anggaran.

Pemaparan tersebut memperlihatkan upaya Kemenko Kumham Imipas dalam membangun sistem pelayanan informasi yang terbuka, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kehadiran dan pemaparan Menko mendapat apresiasi langsung dari Ketua KIP Handoko Agung Saputro. Ia mengapresiasi komitmen Kemenko Kumham Imipas dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Handoko juga berharap Kemenko dapat mengambil peran lebih luas dengan menjadi contoh sekaligus mendorong kementerian lain untuk semakin terbuka dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.

Selain itu, apresiasi turut disampaikan Ketua Bidang Strategi dan Riset KIP Joemarthine Chandra, yang secara khusus menyoroti pemaparan mengenai keterbukaan informasi anggaran melalui PPID Kemenko Kumham Imipas.

Menurutnya, transparansi anggaran merupakan aspek penting dalam mewujudkan akuntabilitas badan publik sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana anggaran pemerintah dikelola.

Uji publik dalam rangkaian Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 menjadi ruang evaluasi bagi badan publik untuk menunjukkan komitmen, kebijakan, serta pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Tahapan itu juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperkuat agar keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan standar administratif, tetapi memberikan manfaat nyata bagi publik.

Bagi Kemenko Kumham Imipas, penguatan PPID tidak hanya diarahkan pada penyediaan informasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan akses, dan kepastian masyarakat dalam memperoleh informasi.

Transparansi pengelolaan anggaran menjadi salah satu bagian penting dari upaya tersebut, sehingga masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Kehadiran langsung Menko Kumham Imipas menjadi bentuk dukungan pimpinan terhadap penguatan keterbukaan informasi sekaligus memastikan transparansi menjadi bagian dari tata kelola organisasi di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.

Apresiasi dari KIP menjadi dorongan bagi Kemenko Kumham Imipas untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.

Melalui dukungan pimpinan dan sinergi seluruh unit kerja, Kemenko berupaya menjadikan transparansi sebagai budaya organisasi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Baca juga: Mendes: Kolaborasi jadi bukti keterbukaan informasi di Kemendes

Baca juga: KIP dorong badan publik layani masyarakat lewat keterbukaan informasi

Baca juga: Ombudsman: Keterbukaan informasi wujud penghormatan pada masyarakat

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.