Urgensi Pusat Studi HAM: Ketika kebijakan lahir tanpa "telinga"

Jakarta (ANTARA) - Pada 1 Februari 2026, sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional tiba-tiba dinonaktifkan. Fenomena ini adalah dampak langsung dari kebijakan pemutakhiran dan pemadanan data penerima bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Tujuannya baik; memperbarui data agar bantuan iuran tepat sasaran bagi warga yang benar-benar miskin. Namun, masalahnya adalah BPJS Kesehatan baru menerima dokumen resminya beberapa hari sebelum aturan berlaku. Bagi para peserta BPJS, pemberitahuan itu bahkan datang lebih terlambat. Mereka baru tahu bahwa kepesertaannya tidak aktif persis saat sudah berdiri di loket rumah sakit.

Dampaknya langsung terasa. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia melaporkan sedikitnya 160 pasien gagal ginjal tidak bisa menjalani terapi, padahal mereka harus cuci darah dua hingga tiga kali seminggu.

Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan memperkirakan sekitar 120 ribu peserta dengan penyakit berat ikut terdampak.

Pada 9 Februari, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat mengaktifkan kembali kepesertaan secara otomatis selama tiga bulan. Perbaikan ini patut dicatat, tetapi datang setelah warga bersuara, bukan sebelum aturan berlaku.

Problem ini tidak bisa hanya dialamatkan pada urusan kurang atau salah data. Yang justru lebih mendesak adalah pertanyaan ini: kalau data keliru, siapa yang menanggung akibatnya?

Salah mencoret orang yang berhak jauh lebih berat akibatnya daripada salah memasukkan orang yang tidak berhak, apalagi bagi pasien yang terapinya tidak boleh putus.

Peran Pusat Studi HAM

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.