Satu Data dalam Semangat Sumpah Pemuda

Jakarta (ANTARA) - Bulan Oktober menjadi momentum untuk merefleksikan hubungan antara tata kelola data dan semangat Sumpah Pemuda. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia menyatakan tekad untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar yang menyatukan keberagaman itu tetap relevan bagi pembangunan saat ini: tujuan bersama memerlukan pijakan informasi yang dapat dipercaya bersama.

Dalam konteks pembangunan saat ini, semangat persatuan itu dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan akan pijakan informasi yang dapat dipercaya bersama. Indonesia memiliki wilayah yang luas, kondisi sosial ekonomi yang beragam, serta tantangan pembangunan yang berbeda di setiap daerah. Pemerintah membutuhkan data yang berkualitas untuk memahami keragaman tersebut dan merumuskan kebijakan berdasarkan kebutuhan nyata.

Satu Data Indonesia tidak menghapus perbedaan kondisi antardaerah. Sebaliknya, data yang terstandar membuat perbedaan tersebut terlihat secara lebih akurat dan dapat dibandingkan secara konsisten. Dengan informasi yang dapat dipertukarkan, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah yang tertinggal, mengenali kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian, dan menetapkan prioritas pembangunan secara lebih terukur.

“Data bukan sekadar deretan angka. Bukan sekadar tabel statistik. Dan bukan sekadar sesuatu yang tersimpan di server pemerintah. Data adalah cermin kejujuran Republik. Data memberi tahu kita siapa yang sudah menikmati hasil pembangunan, tetapi juga siapa yang masih tertinggal,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Kesamaan pijakan data juga tidak berarti semua keputusan harus dibuat dengan pendekatan yang seragam. Kebijakan nasional tetap perlu mempertimbangkan karakteristik lokal. Standar dan rujukan data yang selaras justru membantu pemerintah memahami perbedaan sehingga intervensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Dalam semangat itu, persetujuan bersama atas RUU Satu Data Indonesia pada 6 Oktober 2026 dapat dipandang sebagai langkah untuk memperkuat pijakan dalam membaca dan merencanakan Indonesia. Jika persatuan bangsa memerlukan kesepakatan atas identitas dan tujuan bersama, pembangunan juga memerlukan kesepakatan mengenai kualitas, standar, dan penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dari Sumpah Pemuda hingga persetujuan atas RUU Satu Data Indonesia, terdapat pesan yang tetap relevan bagi perjalanan pembangunan: tujuan bersama memerlukan pijakan yang dapat dipercaya. Kesamaan rujukan data bukan sekadar menyelaraskan angka, melainkan membangun pemahaman bersama agar kebijakan pemerintah bertumpu pada informasi yang berkualitas dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa persatuan mengingatkan kita pada pentingnya tujuan bersama. Kini, satu pijakan data yang tepercaya diperlukan untuk merencanakan masa depan Indonesia. Tantangannya adalah memastikan pijakan tersebut menghasilkan keputusan yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Data harus melahirkan keadilan sosial, memuliakan martabat manusia, dan membawa manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy saat menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6/10).

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.