Rubio sebut Venezuela bisa pemilu di 2027

Washington (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan pemilihan umum di Venezuela "idealnya" digelar tahun depan, tetapi harus ada reformasi kelembagaan yang signifikan terlebih dahulu, menurut laporan The New York Times, Kamis (5/11).

Dalam wawancara di Gedung Putih, Rubio mengatakan AS sedang berupaya mendukung transisi Venezuela menuju demokrasi. Namun, dia menolak menjamin bahwa pemilu akan digelar sebelum Presiden Donald Trump mengakhiri masa jabatannya.

Menurut dia, pergantian anggota Mahkamah Agung dan dewan pemilu Venezuela, reformasi pasukan keamanan, serta kemajuan dalam restrukturisasi utang nasional merupakan prioritas utama.

"Saya rasa masyarakat akan senang dengan hasil akhir dan arah yang sedang ditempuh ini," kata Rubio seperti dikutip dalam laporan tersebut.

Rubio mengatakan negosiasi yang didukung AS antara pemerintah sementara dan perwakilan oposisi di Venezuela diperkirakan akan menghasilkan pembentukan Mahkamah Agung yang telah direformasi pada pertengahan Desember.

Baca juga: Maduro dan istri nyatakan diri tak bersalah atas dakwaan baru dari AS

Para negosiator juga dijadwalkan bertemu pekan depan untuk membahas penunjukan anggota baru Dewan Pemilihan Umum, kata Rubio.

Dia pun menekankan pentingnya memperoleh dukungan angkatan bersenjata Venezuela bagi pemerintahan mendatang. Rubio memperingatkan bahwa kerja sama militer merupakan faktor penting untuk menjaga stabilitas politik.

"Anda harus mendapatkan dukungan dari aparat keamanan di negara mana pun di dunia, karena itulah yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan," ucapnya.

Dia juga menyoroti beban utang Venezuela, yang diperkirakan melampaui 200 miliar dolar AS, sebagai salah satu hambatan utama bagi pemulihan ekonomi dan masuknya investasi asing.

Baca juga: Trump ingin Venezuela jadi negara bagian ke-51 AS

Sementara itu, seorang pejabat AS mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa restrukturisasi utang penting untuk membuka jalan bagi pencabutan sanksi luas Amerika Serikat terhadap Venezuela.

Hal itu antara lain karena para kreditur berpotensi menyita aset-aset Venezuela jika persoalan utang tidak diselesaikan.

Secara terpisah, Rubio menyatakan dukungannya terhadap perluasan kerja sama militer antara AS dan Venezuela, termasuk kemungkinan kesepakatan perlindungan hukum bagi personel militer AS yang bertugas di Venezuela.

Dia mengatakan kedua pemerintah belum membahas secara rinci terkait usulan pengaturan tersebut. Namun, dia mengisyaratkan bahwa peningkatan kerja sama keamanan dapat memperkuat kemampuan pasukan Venezuela.

Baca juga: Trump dorong Venezuela adakan pemilu saat bertemu Delcy Rodriguez

AS melancarkan operasi militer di Venezuela pada 3 Januari lalu, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Presiden Trump mengatakan pemerintahannya akan "menjalankan" Venezuela beserta aset-aset minyak negara itu selama masa transisi.

Wakil Presiden Venezuela saat itu, Delcy Rodriguez, dilantik sebagai presiden sementara di hadapan Majelis Nasional pada 5 Januari atau dua hari setelah penangkapan Maduro.

Sumber: Anadolu

Baca juga: AS rundingkan penempatan pasukan militer di Venezuela

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.