RSPO tegaskan akuntabilitas dalam tangani krisis karhutla di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menegaskan komitmen mereka dengan menunjukkan data, fakta, serta bukti nyata atas tindakan yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, yang didukung oleh sistem RSPO.

Chief Executive Officer (CEO) RSPO, Joseph D’Cruz dalam Konferensi Meja Bundar Tahunan RSPO tentang Minyak Sawit Berkelanjutan (RT2026) di Jakarta, Selasa menyatakan data menunjukkan konsesi bersertifikat RSPO terdampak kebakaran dengan tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata industri.

Data pemantauan satelit dari Nusantara Atlas dan TreeMap selama periode Januari hingga September 2026, lanjutnya menunjukkan bahwa dari total 1,9 juta hektare lahan yang terbakar sepanjang 2026, sekitar 14.500 hektare (0,8 persen) terkonfirmasi berada di konsesi bersertifikat RSPO.

“Apabila ditemukan indikasi kebakaran yang tidak lazim di konsesi tertentu, kami akan mengidentifikasi dan melakukan investigasi. Salah satu konsesi tersebut saat ini telah menjadi subjek pengaduan melalui Sistem Pengaduan RSPO, dan kami akan mencermati konsesi lainnya secara saksama," ujar dia dalam keterangannya.

Lebih lanjut dia menyatakan, hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ditemukan lahan terbakar di area perkebunan petani swadaya bersertifikat RSPO, meskipun beberapa kelompok petani tersebut tinggal dan menjalankan kegiatan pertanian di tengah wilayah yang terdampak kebakaran.

"Hal yang perlu dicatat, hingga saat ini belum terdapat data maupun bukti yang menunjukkan bahwa unit bersertifikat RSPO secara sengaja melakukan pembakaran lahan,” ujar D’Cruz dalam konferensi yang mengusung tema “Strong Foundations – Impact in Action” (Fondasi yang Kuat – Aksi Berdampak Nyata) itu.

Pada kesempatan itu dia menyerukan kepada seluruh anggota RSPO untuk tidak lagi berdiam diri dan berani menyuarakan komitmen mereka dalam mempertahankan rekam jejak yang telah dibangun, dengan menunjukkan data, fakta, serta bukti nyata atas tindakan yang telah dilakukan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran.

Terkait petani swadaya, D'Cruz menyatakan peran penting kelapa sawit dalam menopang mata pencaharian masyarakat pedesaan terlihat nyata dari keberadaan petani swadaya yang menjadi salah satu tulang punggung sektor ini.

Petani swadaya menghasilkan hampir separuh dari total produksi minyak sawit Indonesia, tambahnya, Indonesia juga menjadi rumah bagi 77 persen petani swadaya bersertifikat RSPO di seluruh dunia, sehingga memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi sektor kelapa sawit menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

Dalam RT2026, RSPO memberikan pengakuan kepada 45 kelompok petani swadaya baru dari Kolombia, Indonesia, Malaysia, Peru, dan Thailand yang telah berhasil menyelesaikan proses sertifikasi awal RSPO.

RT2026 yang berlangsung 3 - 4 November 2026 tersebut mempertemukan para pemangku kepentingan global untuk mendorong aksi nyata dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan.

Pertemuan itu juga menegaskan pentingnya memastikan bahwa mandat dasar RSPO terus menghasilkan kemajuan nyata di bidang lingkungan dan sosial, di tengah dinamika geopolitik serta perubahan kondisi pasar global.

RT2026 mendorong upaya untuk melampaui pemenuhan standar dan ketertelusuran menuju pencapaian hasil nyata di seluruh rantai nilai minyak sawit berkelanjutan.

Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab bersama menjadi landasan dalam berbagai pembahasan lintas sektor, yang mencakup upaya menghentikan deforestasi, melindungi keanekaragaman hayati, memperkuat aksi iklim, mendorong inklusi petani swadaya, serta menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat.

Baca juga: SPKS minta RSPO perluas pembelian produk fisik sawit petani

Baca juga: RSPO memperkuat standar ketat di sektor sawit tanpa pembakaran lahan

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.