Revisi UU Penyiaran ciptakan keadilan media konvensional dan digital

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berkomitmen menciptakan keadilan dan kedudukan proposional antara industri penyiaran konvensional dan platform media sosial melalui revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan penetrasi internet telah mengaburkan batas antara televisi dan radio dengan platform digital. Namun, aturan hukum yang berlaku saat ini dinilai belum setara dalam mengatur kedua ekosistem tersebut.

"Bagi pemirsa, garis antara penyiaran dan platform digital nyaris hilang. Tetapi regulasi, aturan yang eksis pada hari ini belum lagi setara," kata Nezar dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa.

Berbeda dengan media konvensional seperti radio dan televisi, penyiaran konten melalui media sosial dan layanan Over-The-Top (OTT) bisa dilakukan secara bebas tanpa terikat izin siaran maupun pedoman perilaku penyiaran.

Baca juga: Wamenkomdigi: Pemimpin pada era digital harus berani ubah cara lama

"Hari ini, siapa pun dengan telepon genggam dapat menyelenggarakan siaran langsung kepada jutaan orang tanpa perlu izin siaran, tanpa pedoman perilaku penyiaran," ujar Nezar.

Ketimpangan regulasi ini juga berdampak pada iklim persaingan usaha. Menurut Nezar, pendapatan dan perhatian publik terus mengalir ke platform global tanpa diimbangi kontribusi yang sepadan bagi industri media nasional.

Oleh karena itu, pemerintah memandang revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diperlukan guna menciptakan keadilan dalam pengawasan konten sekaligus proses bisnisnya.

Nezar mengungkapkan, Kemkomdigi telah menyelesaikan dan memberi paraf pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran untuk dibahas bersama DPR RI.

"Pemerintah memandang pembaruan dari undang-undang ini sebagai upaya untuk mendudukkan secara proporsional hubungan lembaga penyiaran dan platform digital, menguatkan perlindungan publik, menguatkan kelembagaan dan kapasitas KPI, serta mewujudkan keadilan pengawasan atas isi siaran maupun proses bisnisnya," kata Nezar.

Nezar memastikan bahwa proses pembahasan RUU Penyiaran akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

Hal ini untuk memastikan regulasi yang dihasilkan dapat melindungi kepentingan publik tanpa menggerus kemerdekaan pers serta ruang kreativitas masyarakat.

Baca juga: Kemkomdigi perluas layanan internet cepat dan murah untuk rumah tangga

Baca juga: Wamenkomdigi beberkan empat langkah untuk perkuat kedaulatan digital

Baca juga: Kemkomdigi soroti akses dan keamanan data warga dalam RUU Adminduk

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.