Presiden minta BRIN percepat riset vaksin malaria

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mempercepat riset vaksin malaria untuk mencapai kemandirian vaksin, kata Kepala BRIN Arif Satria di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

"Pak Presiden minta agar proses riset terkait dengan vaksin ini dipercepat," ucap Arif setelah menemui Presiden untuk melaporkan sejumlah penugasan riset.

Arif menjelaskan BRIN saat ini memiliki empat kandidat vaksin malaria. Secara keseluruhan, terdapat sekitar lima atau enam kandidat vaksin malaria di Indonesia.

Dalam riset tersebut, BRIN berkolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain Kementerian Kesehatan dan Bio Farma.

Ia berharap dengan dukungan Presiden, riset vaksin tersebut dapat dipercepat tiga tahun dari jadwal seharusnya.

"Beliau akan memberikan dukungan penuh terhadap produksi vaksin ini, khususnya vaksin malaria," ujarnya.

Arif menuturkan sejumlah parasit malaria di Indonesia memiliki karakter berbeda. Ia mencontohkan parasit Plasmodium vivax yang hingga kini belum memiliki vaksin.

"Jadi kalau kita bisa produksi di Indonesia, ini bisa menjadi salah satu kontribusi Indonesia untuk dunia," tutur Arif.

Menurut Arif, Presiden juga menekankan sumbangan Indonesia bagi dunia. Malaria tidak hanya terjadi di Indonesia dan hingga kini vaksinnya belum tersedia di dunia. Dengan perceparan vaksin malaria, Indonesia dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dunia.

Selain vaksin malaria, Arif juga melaporkan perkembangan riset BRIN terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), potensi energi biogas dari limbah sawit, obat herbal, serta penanganan sampah.

Baca juga: Sebanyak 16 ilmuwan BRIN masuk dalam daftar "Top 2% Scientists 2026"

Baca juga: BRIN: Pemulihan pascabencana memerlukan pendekatan multidisiplin

Pewarta: Aditya Ramadhan, Maria Cicilia Galuh
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.