Jakarta (ANTARA) - Prancis dilanda gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung kerusuhan di sejumlah kota pada pertengahan Oktober 2026. Aksi yang awalnya dipicu persoalan pendidikan dan kondisi sekolah itu berkembang menjadi gerakan yang lebih luas, mencerminkan kemarahan masyarakat terhadap kenaikan biaya hidup, ketimpangan ekonomi, dan penurunan kualitas layanan publik.

Situasi memanas pada Sabtu (17/10), ketika ratusan ribu orang turun ke jalan di berbagai wilayah Prancis. Sebagian besar demonstrasi berlangsung damai, tetapi sejumlah kelompok terlibat bentrokan dengan polisi, melakukan penjarahan toko, membakar kendaraan, dan merusak bangunan publik.

Reuters melaporkan pada 18 Oktober 2026 bahwa kerusuhan tersebut menjadi salah satu gelombang kekerasan terparah yang dialami Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Emmanuel Macron menyerukan ketenangan sekaligus menegaskan bahwa tuntutan demonstran yang damai harus dibedakan dari tindakan kriminal.

Lantas, apa yang sebenarnya menyebabkan Prancis dilanda gelombang protes besar-besaran hingga berujung kerusuhan?

1. Kenaikan biaya hidup dan tekanan ekonomi

Salah satu pemicu utama demonstrasi adalah meningkatnya beban ekonomi masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan biaya bahan bakar membuat banyak warga merasa semakin sulit mempertahankan daya beli mereka.

Persoalan tersebut menjadi semakin sensitif karena masyarakat menilai kebijakan pemerintah belum cukup menjawab kebutuhan kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.

Kemarahan terhadap kondisi ekonomi ini mengingatkan publik pada gerakan Yellow Vests atau Gilets Jaunes yang muncul pada 2018. Saat itu, kenaikan pajak bahan bakar menjadi salah satu pemicu demonstrasi yang kemudian berkembang menjadi protes lebih luas terhadap ketimpangan dan kebijakan ekonomi pemerintah.

Pada Oktober 2026, kekecewaan serupa kembali mengemuka. Namun, demonstrasi kali ini juga melibatkan pelajar, mahasiswa, guru, serikat pekerja, dan kelompok masyarakat lain yang memiliki tuntutan berbeda.

Baca juga: AS ingatkan potensi bentrok saat konvensi Partai Reli Nasional Prancis

2. Kondisi sekolah dan kekurangan tenaga pengajar

Gelombang demonstrasi terbaru di Prancis bermula dari persoalan pendidikan, khususnya kondisi sekolah menengah yang dinilai semakin memprihatinkan.

Aksi mulai berkembang pada September 2026 setelah muncul protes terkait kekurangan guru dan tenaga pendukung, keterbatasan sumber daya, serta kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan.

Salah satu titik awalnya adalah aksi mogok tenaga sekolah di Lycée Saint-Exupéry di wilayah Créteil pada 17 September. Pelajar kemudian ikut menyuarakan keberatan terhadap kondisi pembelajaran yang mereka anggap tidak memadai.

Dalam perkembangannya, aksi menyebar ke sejumlah wilayah, termasuk Paris, Marseille, Lyon, Lille, dan Bordeaux. Guru, orang tua, serta serikat pekerja turut bergabung untuk mendesak pemerintah memperbaiki fasilitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan tenaga pengajar.

Masalah pendidikan kemudian menjadi pintu masuk bagi tuntutan yang lebih luas, terutama mengenai ketimpangan sosial, anggaran layanan publik, dan masa depan generasi muda.

3. Kekecewaan terhadap pemerintah dan ketimpangan sosial

Di balik persoalan ekonomi dan pendidikan, demonstrasi juga mencerminkan ketidakpuasan terhadap arah kebijakan pemerintah Presiden Emmanuel Macron.

Sebagian demonstran menilai layanan publik semakin terbebani, sementara masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang tidak sebanding dengan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar protes terhadap satu kebijakan. Ada akumulasi kekecewaan yang melibatkan berbagai kelompok dengan kepentingan berbeda.

Gerakan mahasiswa dan pelajar pun bertemu dengan kelompok yang sebelumnya memperjuangkan isu biaya hidup, kesejahteraan pekerja, dan pemerataan ekonomi. Perpaduan tuntutan tersebut membuat demonstrasi berkembang menjadi tantangan politik yang lebih besar bagi pemerintah.

Situasinya semakin sensitif menjelang pemilihan presiden Prancis pada 2027. Ketidakpuasan masyarakat berpotensi menjadi isu penting dalam persaingan politik mendatang.

Baca juga: Kerusuhan meluas ke Milan, ini yang jadi penyebabnya

Demonstrasi berubah menjadi kerusuhan

Besarnya jumlah demonstran tidak berarti seluruh peserta terlibat dalam kekerasan. Sebagian besar massa turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan secara damai, sedangkan kerusuhan melibatkan kelompok-kelompok yang melakukan perusakan, penjarahan, dan bentrokan dengan aparat.

Pada 17 Oktober, sejumlah kota mengalami insiden serius. Balai Kota Limoges terbakar, bangunan publik di Marseille diserang, sedangkan fasilitas dan pertokoan di Lyon turut mengalami kerusakan.

Di Paris, bentrokan terjadi ketika polisi berusaha mengendalikan massa. Aparat menggunakan gas air mata dan melakukan tindakan pengamanan untuk membubarkan kelompok yang terlibat kekerasan.

Pemerintah Prancis menyalahkan kelompok ekstrem kiri dan pelaku kriminal atas sejumlah aksi perusakan. Namun, tuduhan tersebut merupakan penilaian pihak berwenang dan tidak berarti semua demonstran berasal dari kelompok tersebut.

Presiden Macron juga menegaskan bahwa tuntutan masyarakat yang disampaikan secara damai tidak boleh disamakan dengan tindakan penjarahan dan perusakan.

Dengan kata lain, kemarahan sosial menjadi latar belakang demonstrasi, sedangkan tindakan kekerasan oleh sebagian kelompok memperburuk situasi di lapangan.

Dampak demonstrasi pada pertengahan Oktober 2026 cukup besar. Menurut laporan Reuters pada 18 Oktober, lebih dari 500.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai kota pada Sabtu. Sementara itu, laporan Associated Press menyebut jumlah peserta diperkirakan mencapai 550.000 hingga 800.000 orang.

Jumlah pasti peserta berbeda menurut sumber dan metode penghitungan, tetapi kedua laporan menunjukkan besarnya mobilisasi masyarakat.

Pada Minggu (18/10), Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menyatakan bahwa polisi telah menangkap sekitar 2.400 orang di seluruh Prancis. Hampir 1.000 personel kepolisian dilaporkan mengalami cedera, sementara satu demonstran meninggal setelah mengalami henti jantung ketika aksi berlangsung di Paris.

Kerusakan juga berdampak pada sektor usaha. Reuters melaporkan sejumlah toko dijarah atau dirusak, termasuk gerai-gerai Carrefour. Peristiwa tersebut menambah kerugian ekonomi yang harus ditanggung pelaku usaha dan pemerintah daerah.

Macron menyerukan ketenangan dan menyatakan bahwa pelaku kekerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemerintah juga membuka kemungkinan pembatasan demonstrasi di lokasi tertentu untuk melindungi bangunan publik dan tempat usaha.

Baca juga: Eropa sedang tidak baik-baik

Apakah demonstrasi ini akan menjadi krisis politik berkepanjangan?

Perkembangan demonstrasi di Prancis menunjukkan bahwa persoalan ekonomi, pendidikan, dan kepercayaan terhadap pemerintah dapat saling berkaitan hingga memicu mobilisasi masyarakat dalam skala besar.

Tuntutan yang awalnya berpusat pada kondisi sekolah kini meluas ke persoalan biaya hidup, kualitas layanan publik, dan ketimpangan sosial. Hal tersebut membuat penyelesaian krisis tidak cukup hanya melalui pengamanan dan penindakan terhadap pelaku kerusuhan.

Pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat, termasuk memperbaiki fasilitas pendidikan, memastikan layanan publik berjalan dengan baik, dan mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga.

Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah gelombang protes ini akan berkembang menjadi gerakan berkepanjangan seperti Yellow Vests pada 2018. Perkembangan selanjutnya akan sangat dipengaruhi oleh respons pemerintah, situasi keamanan, dan kemampuan berbagai pihak menemukan jalan keluar atas tuntutan yang disampaikan demonstran.

Kerusuhan yang terjadi menjadi pengingat bahwa ketidakpuasan sosial yang menumpuk dapat berkembang menjadi krisis yang lebih luas apabila masyarakat merasa persoalannya tidak mendapat jawaban.

Baca juga: Jet tempur Prancis jatuh saat latihan, pilot tewas, navigator hilang

Baca juga: Prancis perpanjang jam malam di beberapa kota pasca demonstrasi

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Raihan Fadilah

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira