Penyaluran dana otsus 2026 di Papua Barat terealisasi Rp731,32 miliar

Sebagai financial advisor (penasihat keuangan), kami setiap minggu melakukan rapat dengan pemerintah daerah untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi

Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) untuk delapan pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat hingga triwulan III tahun 2026 terealisasi sekitar Rp731,32 miliar.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir di Manokwari, Senin, mengatakan, penyaluran dana otsus masih perlu dipercepat karena serapannya baru mencapai 48,30 persen dari total pagu tahun 2026 sebanyak Rp1,514 triliun.

“Sebagai financial advisor (penasihat keuangan), kami setiap minggu melakukan rapat dengan pemerintah daerah untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi,” ujarnya.

Ia menyebut mekanisme penyaluran dana otsus dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap I sebesar 30 persen, kemudian 45 persen pada tahap II dan sisanya 25 persen disalurkan pada tahap III, namun seluruh dokumen persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu.

Persyaratan dimaksud antara lain, penyelesaian dokumen rencana anggaran program (RAP) otsus perubahan, realisasi penyerapan dana otsus tahap I paling sedikit 50 persen, serta capaian pelaksanaan program minimal 15 persen.

“Dengan realisasi 48,30 persen, artinya penyaluran sudah memasuki tahap II, tetapi belum mencapai batas maksimal tahap II sebesar 75 persen dari total pagu,” ujarnya.

Menurut dia, DJPb bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari dan KPPN Fakfak meningkatkan asistensi ke masing-masing pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah dengan persentase penyerapan rendah.

Upaya tersebut bermaksud mengidentifikasi langsung permasalahan sekaligus memfasilitasi pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang memiliki kewenangan dalam proses verifikasi syarat salur.

“Kami akan menghubungkan pemerintah daerah dengan DJPK supaya bisa cari solusi atas kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kelengkapan dokumen syarat salur,” ujarnya.

Dia mengatakan, Teluk Wondama menjadi daerah dengan persentase penyaluran tertinggi yakni 72,26 persen (pagu Rp132,66 miliar), disusul Fakfak 71,93 persen (pagu Rp129,34 miliar), dan Teluk Bintuni 69,65 persen (pagu Rp148,27 miliar).

Kemudian, Pegunungan Arfak 66,91 persen (pagu Rp131,11 miliar), Manokwari Selatan 54,49 persen (pagu Rp84,53 miliar), Pemprov Papua Barat 36,61 persen (pagu Rp667,29 miliar), dan Kaimana 31,22 persen (pagu Rp109,24 miliar).

“Sedangkan Manokwari menjadi daerah dengan persentase penyaluran terendah, yaitu 24,15 persen dari pagu Rp111,56 miliar,” ujarnya.

Baca juga: DPD RI usul tata kelola dana otsus pendidikan Papua adopsi KIP Kuliah

Baca juga: Papua Barat usul tambahan TKD Rp1,15 T dan fleksibilitas dana Otsus

Baca juga: KPPN salurkan Rp1,3 triliun dana Otsus untuk enam pemda di Papua Barat

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.