Pengamat: Penguatan distribusi cabai jaga daya beli, lindungi petani

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai penguatan distribusi cabai diperlukan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen sekaligus melindungi pendapatan petani.

Ia mengatakan pemerintah perlu mempercepat distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang kekurangan pasokan, memperkuat pemantauan harga, serta memastikan intervensi pasar menjangkau masyarakat secara lebih luas.

"Gerakan Pangan Murah (GPM) dan fasilitasi distribusi lebih bersifat meredakan gejala di titik tertentu," kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Gerakan Pangan Murah membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau, tetapi pelaksanaannya yang terbatas pada lokasi dan waktu tertentu belum cukup untuk mengatasi persoalan pasokan secara menyeluruh.

Eliza menjelaskan kenaikan harga cabai dipengaruhi gangguan produksi akibat cuaca, konsentrasi sentra pertanian, biaya logistik, serta kehilangan hasil pascapanen.

Karena itu, operasi pasar perlu diikuti langkah yang menyasar penyebab kenaikan harga, terutama keterbatasan pasokan di sentra produksi dan hambatan distribusi menuju wilayah konsumen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat cabai merah dan cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi Oktober 2026 yang mencapai 0,22 persen secara bulanan.

Cabai merah memberikan andil inflasi sebesar 0,13 poin persentase, sedangkan cabai rawit menyumbang 0,05 poin persentase.

Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia pada Rabu pukul 10.30 WIB mencatat harga rata-rata eceran cabai rawit merah sebesar Rp86.900 per kilogram (kg) dan cabai merah keriting Rp83.050 per kg.

Harga tersebut berada di atas batas atas Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp57.000 per kg untuk cabai rawit merah dan Rp55.000 per kg untuk cabai merah keriting.

Sebagai langkah pengendalian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memperkuat GPM dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk membantu menyalurkan komoditas dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami tekanan harga.

Bapanas mencatat sebanyak 1.595 kegiatan GPM dilaksanakan di 38 provinsi selama Oktober 2026. Pada periode yang sama, realisasi FDP mencapai lebih dari 22,2 ton berbagai komoditas, termasuk cabai rawit merah.

Menanggapi langkah tersebut, Eliza menilai fasilitasi distribusi perlu dipercepat dengan menekan biaya angkutan dan memperkuat informasi harga serta pasokan antardaerah secara waktu nyata.

"Fasilitasi distribusi membantu menghubungkan surplus-defisit," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah perlu membedakan daerah yang mengalami kekurangan produksi dengan wilayah yang menghadapi hambatan distribusi agar bentuk intervensi sesuai dengan persoalan masing-masing.

Selain memperluas jangkauan GPM di wilayah dengan harga tinggi, Eliza menyarankan peningkatan volume komoditas yang disalurkan dan pemantauan dampaknya terhadap harga di pasar umum.

Menurut dia, langkah tersebut penting karena harga yang lebih murah di lokasi GPM belum tentu langsung diikuti penurunan harga di pasar sekitarnya.

Eliza juga mengingatkan stabilisasi harga tidak boleh hanya berorientasi pada konsumen tanpa memperhatikan pendapatan petani yang menjadi pemasok utama.

"Saat pasokan kurang, harga eceran melonjak," katanya.

Sebaliknya, ketika panen berlangsung serentak, harga yang diterima petani dapat turun tajam karena cabai merupakan komoditas yang mudah rusak dan memiliki keterbatasan daya simpan.

Ia menjelaskan harga tinggi di tingkat konsumen tidak selalu berarti petani memperoleh harga yang sama menguntungkannya, mengingat adanya perantara, biaya distribusi, serta perbedaan posisi tawar dalam rantai pemasaran.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Eliza mendorong penguatan kelompok tani dan koperasi desa agar dapat menyerap hasil panen, menjalin kemitraan dengan pasar induk maupun industri, serta memperluas pemasaran antardaerah.

"Koperasi desa dapat berperan besar dalam hal penyerapan produk lokal dan memasarkan ke daerah lain," ucap dia.

Ia juga menyarankan pengembangan pengolahan cabai menjadi produk seperti cabai kering dan pasta, penguatan fasilitas penyimpanan, serta pengaturan pola tanam untuk mengurangi gejolak harga ketika pasokan berkurang maupun saat panen melimpah.

Menurut Eliza, kebijakan stabilisasi perlu menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan pendapatan yang layak bagi petani agar keberlanjutan produksi tetap terpelihara.

"Jadi mesti menyeimbangkan keduanya," tuturnya.

Baca juga: Mendag sebut faktor cuaca jadi penyebab kenaikan harga cabai

Baca juga: BPS: Harga cabai jadi pemicu inflasi Oktober 2026 capai 0,22 persen

Baca juga: Kemendagri siapkan tim evaluasi penanganan kenaikan harga cabai

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.