Peneliti: Bea ekspor batu bara lebih tepat ketimbang pajak ritel

Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari lembaga pemikir (think tank) Sustain, Adila Isfandiari, menilai pengenaan bea ekspor komoditas batu bara menjadi opsi yang lebih tepat sasaran untuk menutup celah defisit APBN ketimbang mengintensifikasi pajak di sektor ritel dan konsumsi.

Adila dalam paparan tertulisnya di Jakarta, Rabu, mengatakan intensifikasi pajak pada sektor ritel dan konsumsi berisiko menekan daya beli kelas menengah ke bawah dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang masih tergantung pada konsumsi.

"Seharusnya memungut dari sektor yang menikmati durian runtuh (windfall profit) dari harga batu bara yang tinggi, jadi tidak membebani keranjang belanja harian masyarakat," kata Adila.

Adila mengatakan rencana pemerintah untuk menyesuaikan proyeksi pendapatan negara karena kebutuhan belanja negara yang meningkat dapat dipenuhi, salah satunya, dengan bea ekspor batu bara. Hal itu juga karena prospek harga batu bara berdasarkan Harga Batubara Acuan (HBA) ESDM periode pertama November 2026 dan tren penguatan harga akibat dinamika geopolitik global.

Sustain memperkirakan potensi tambahan penerimaan negara dari bea keluar ekspor batu bara dapat mencapai Rp97,40 triliun per tahun, dengan asumsi 65 persen dari total produksi batu bara Indonesia dialokasikan untuk pasar ekspor dan kurs Rp18.000 per dolar AS. Perhitungan itu juga merujuk pada harga batu bara di pasar di kisaran 140-150 dolar AS per metrik ton saat ini.

"Bea keluar atas ekspor batu bara adalah instrumen fiskal paling siap dan adil untuk mengatasi defisit APBN. Rencana regulasi ini sempat tertunda di awal tahun. Momentum penguatan harga batu bara saat ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk menerapkannya,”ujar Adila.

Karena itu, Adila menjelaskan, Sustain memberikan rekomendasi agar pemerintah, pertama, mencermati kembali pajak pada barang kebutuhan ritel masyarakat yang berpotensi memicu inflasi, menekan konsumsi rumah tangga, dan menaikkan biaya hidup.

"Kedua, pemerintah segera menerbitkan regulasi bea ekspor batu bara berkeadilan dengan tarif progresif, sehingga penerimaan negara dapat meningkat ketika harga komoditas menguat. Tambahan penerimaan tersebut dapat dialokasikan untuk mendukung belanja prioritas dan perlindungan sosial," katanya.

Sebelummnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2026, mengatakan telah menyesuaikan outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Pemerintah perlu menaikkan target pendapatan negara untuk menjaga keseimbangan dan kredibilitas fiskal. Hal itu karena belanja negara meningkat menyusul pengeluaran tidak terduga untuk penanganan bencana alam di berbagai wilayah Indonesia pada tahun ini.

Baca juga: Bahlil kaji teknis pajak ekspor batu bara, tegaskan kehati-hatian

Baca juga: ESDM masih bahas bea keluar batu bara meski akan diekspor lewat DSI

Baca juga: NEXT nilai rencana bea keluar ekspor batu bara punya momentum tepat

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.