Pemprov Sumsel kaji regulasi daerah terkait larangan penggunaan vape

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengkaji penerbitan regulasi di tingkat daerah untuk menindaklanjuti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape haram.

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Selasa, mengatakan pihaknya mendukung fatwa MUI tersebut dan akan mempelajari mekanisme penerapannya melalui kebijakan pemerintah daerah.

"Kita melihat dan merujuk dari fatwa MUI. Tentu kita akan melanjutkan dengan regulasi di tingkat daerah," katanya.

Ia menjelaskan regulasi tersebut nantinya dapat berbentuk peraturan kepala daerah, baik peraturan gubernur maupun peraturan bupati dan wali kota. Namun, sebelum menentukan bentuk kebijakan yang akan diterapkan, pihaknya meminta Biro Hukum Pemprov Sumsel terlebih dahulu mengkaji aspek hukum dan mekanisme tindak lanjut fatwa tersebut.

"Saya minta laporan dari Biro Hukum dulu. Apakah fatwanya sudah secara fisik dikirim ke pemerintah kabupaten dan kota, sehingga nantinya bisa kita teruskan," jelasnya.

Menurutnya, keberadaan fatwa MUI menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait penggunaan rokok elektrik.

"MUI merupakan lembaga yang diakui negara dan diikuti umat Islam. Tentu kita mendukung kebijakan tersebut," ujarnya.

Dengan kajian tersebut, Pemprov Sumsel akan menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penerbitan regulasi daerah untuk menindaklanjuti fatwa mengenai penggunaan, produksi, dan perdagangan vape.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 pada 6 November 2026 yang menyatakan bahwa penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik (vape) adalah haram.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.