Pemprov NTT perkuat tata kelola Satu Data dukung rencana pembangunan

Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berkomitmen memperkuat tata kelola Satu Data melalui standardisasi, integrasi sistem digital, dan kolaborasi lintas pemerintahan guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Workshop Koordinasi dan Penguatan Kolaborasi Forum Satu Data Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT di Kupang, yang berlangsung selama tiga hari yakni 27-29 September 2026.

Kegiatan ini melibatkan jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-NTT, Kementerian PPN/Bappenas, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar)

Program SKALA merupakan program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang dikelola bersama Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, yang salah satu fokus utamanya adalah memperkuat tata kelola Satu Data Pemerintah Provinsi NTT melalui pengembangan Portal Satu Data SASANDO.

Selama tiga hari pelaksanaan, pembahasan difokuskan pada pemetaan kondisi penyelenggaraan Satu Data di tingkat kabupaten/kota, penguatan koordinasi teknis untuk meningkatkan kualitas serta integrasi data, hingga penyusunan rencana tindak lanjut yang terukur.

Rencana aksi ini mencakup langkah prioritas, penanggung jawab, target waktu, indikator keberhasilan, dan mekanisme pemantauan yang jelas.

Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Saleh Sodo mengungkapkan bahwa Pemprov NTT telah mengembangkan dashboard eksekutif melalui Portal Satu Data SASANDO untuk membantu pimpinan daerah memantau indikator pembangunan dan kinerja perangkat daerah secara real-time.

"Melalui Portal Satu Data SASANDO, pemerintah daerah dapat menyediakan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pemantauan pembangunan serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat," ujar Fransiskus.

Baca juga: Satu Data dalam Semangat Sumpah Pemuda

Ia menyebut pengembangan portal tersebut terus dioptimalkan melalui integrasi data dan aplikasi dari berbagai perangkat daerah, termasuk informasi pengelolaan keuangan daerah.

Seluruh tata kelola data ini senantiasa berpedoman pada prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam menegaskan bahwa integrasi data tidak harus diwujudkan dalam satu pangkalan data terpusat.

Menurut dia, hal yang paling utama adalah keseragaman standar agar data antarlembaga dapat dipertukarkan dan digunakan secara konsisten.

"Hal yang harus disamakan adalah standar datanya, termasuk metadata, sehingga data tersebut dapat dipertukarkan dan diintegrasikan dengan sistem lainnya secara efektif," jelas Medrilzam.

Ia turut mendorong integrasi data statistik dan spasial serta pemutakhiran informasi hingga tingkat desa agar pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan pembangunan di lapangan secara lebih terperinci.

Baca juga: Menkomdigi: Satu Data Indonesia ditargetkan perluas Perlinsos Digital

Dari sudut pandang internasional, Head of Division Regional Development and Multi-level Governance OECD Dorothee Allain-Dupré menekankan pentingnya data yang terperinci untuk memahami disparitas antarwilayah serta merumuskan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia mengatakan data agregat di tingkat nasional atau provinsi terkadang belum mampu menggambarkan persoalan spesifik di setiap daerah.

Oleh karena itu, integrasi data sosial-ekonomi, administrasi pemerintahan,fiskal, dan kesehatan sangat diperlukan untuk memperkuat dasar perumusan kebijakan publik.

Baca juga: Pengamat: Standar data mesti dipastikan diterapkan di semua instansi

Pewarta: Anwar Maga
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.