Pemkot Jakut minta masyarakat waspadai TPPO

Jakarta (ANTARA) -

Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Utara meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Kewaspadaan harus ditingkatkan karena modus TPPO terus berkembang, termasuk melalui ruang digital dengan tawaran pekerjaan fiktif," kata Kepala Sudin PPAPP Jakarta Utara, Agung Meidya Gutama saat "Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO" di Aula RPTRA Angke Interaktif, Jalan Kerapu, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakut, Senin.

Menurut dia, karakteristik wilayah Pluit sebagai kawasan pesisir menjadi salah satu perhatian dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Ia menilai sebagian masyarakat setempat menggantungkan mata pencaharian pada sektor kelautan, termasuk mereka yang berminat bekerja sebagai anak buah kapal (ABK).

Menurut Agung, tidak sedikit calon pekerja yang tergiur tawaran bekerja di kapal penangkap ikan. Namun, mereka justru diminta membayar sejumlah uang sebagai persyaratan perekrutan tanpa disertai kejelasan kontrak kerja.

"Kami berharap masyarakat, khususnya di kawasan pesisir, tidak mudah terjebak iming-iming pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi," kata dia.

Baca juga: Polisi ungkap tindak pidana perdagangan orang di Jakarta Utara

Ia mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila menemukan indikasi TPPO atau menjadi korban. Sudin PPAPP Jakarta Utara menyediakan kanal pengaduan dan pendampingan terpadu yang terhubung dengan aparat penegak hukum serta lembaga perlindungan terkait.

"Sosialisasi juga dilaksanakan melalui kolaborasi dengan International Organization for Migration (IOM) dengan menghadirkan dua narasumber ahli di bidang pencegahan TPPO dan perlindungan pekerja migran," kata Agung.

Kegiatan sosialisasi diikuti 55 peserta yang terdiri dari perwakilan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), pengurus RT/RW, komunitas nelayan, serta tokoh masyarakat setempat.

Sementara itu, Lurah Pluit, Achmad Faizal mengapresiasi pelaksanaan edukasi yang menyasar langsung kepada masyarakat.

Menurut dia, pemahaman mengenai bahaya perdagangan orang sangat penting bagi warga Pluit, terutama karena banyak masyarakat bekerja di sektor kelautan.

“Kegiatan tersebut tidak hanya memberikan pemahaman mengenai bahaya TPPO, tetapi juga membekali warga dengan pengetahuan praktis melalui dialog interaktif,” ujarnya.

Materi yang dibahas antara lain prosedur resmi melamar pekerjaan serta langkah yang harus dilakukan apabila menemukan pungutan liar berkedok lowongan kerja.

"Kami sangat mendukung kegiatan edukasi seperti ini menjadi benteng penting agar warga memahami hak mereka secara hukum dan terhindar dari calo tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab," kata dia.

Baca juga: Imigrasi Jakut targetkan bentuk empat desa binaan cegah TPPO

Baca juga: Polisi fokus pulihkan kondisi ABK korban TPPO KM Maulana 23

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.