Pemkab Bekasi berpredikat UHC Prioritas jangkau 99,67 persen warga

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat resmi menyandang predikat 'Universal Health Coverage' (UHC) Prioritas setelah menjangkau kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap 99,67 persen warganya atau 3.496.578 jiwa dari total 3.508.296 penduduk per November 2026.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan pencapaian UHC Prioritas merupakan langkah penting dalam memastikan masyarakat memiliki perlindungan finansial ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

"Namun, tantangan berikutnya adalah menjaga agar kepesertaan tetap aktif sehingga manfaat Program JKN dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan," katanya di Cikarang, Jumat.

Menurutnya predikat ini bukan sekadar memastikan seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN melainkan sebuah tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat tetap memiliki perlindungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap Program JKN juga terlihat dari pembiayaan peserta melalui segmen Pekerja Bukan Penerima Upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBPU Pemda). Hingga 1 November 2026, tercatat 708.002 jiwa telah terdaftar melalui segmen tersebut.

BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi juga mendorong pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu kanal fasilitasi pendaftaran peserta dan pembayaran iuran JKN. Inisiatif ini diharapkan memperluas akses layanan administrasi kepesertaan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Akmal menegaskan perluasan akses layanan harus berjalan beriringan dengan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban peserta, termasuk pentingnya menjaga status kepesertaan tetap aktif.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Program JKN memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat ketika menghadapi risiko biaya pengobatan.

Menurutnya, menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab setiap individu sementara pemerintah perlu memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pengobatan ketika jatuh sakit.

"Selama ini ada pemahaman yang perlu kita luruskan, seolah-olah urusan mengelola kesehatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Padahal, menjaga kesehatan harus dimulai dari diri kita sendiri. Peran negara adalah memastikan masyarakat mendapatkan jaminan pengobatan ketika sakit," katanya.

"Persoalan yang dihadapi masyarakat bukan semata-mata sulit mendapatkan kesehatan, tetapi sering kali mereka kesulitan membiayai pengobatan dan membeli obat. Di sinilah negara harus hadir memberikan perlindungan agar masyarakat tidak kehilangan akses terhadap pengobatan hanya karena keterbatasan ekonomi," imbuh KDM.

Sementara itu, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan capaian UHC Prioritas harus diikuti dengan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan kondisi ekonomi maupun tingkat kesejahteraan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen memastikan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan melalui Program JKN.

"Kami ingin seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun tingkat kesejahteraannya, memiliki kesempatan sama mendapatkan pelayanan kesehatan. Melalui UHC Prioritas, kami berharap masyarakat tidak lagi merasa khawatir untuk berobat ketika membutuhkan layanan kesehatan," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.