DPR minta pemda selaraskan regulasi pembinaan pesantren dengan pusat

Jangan sampai ada miskomunikasi antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

Cirebon (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah daerah (pemda), termasuk di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, untuk menyelaraskan regulasi pembinaan pondok pesantren dengan Undang-Undang Pesantren agar kebijakan pusat dan daerah berjalan searah.

Ia mengatakan penyelarasan regulasi menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam kegiatan halaqah bersama perwakilan 500 pondok pesantren di Kabupaten Cirebon.

"Jangan sampai ada miskomunikasi antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," kata Selly saat ditemui di Kantor PCNU Kabupaten Cirebon, Jumat.

Ia menyebutkan terdapat tiga persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan pesantren, yakni digitalisasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemandirian lembaga pendidikan tersebut.

Menurut dia, perkembangan teknologi mengharuskan pesantren beradaptasi dengan sistem digital tanpa meninggalkan karakteristik dan tradisi yang selama ini menjadi identitas lembaga pendidikan Islam.

Baca juga: Pesantren didorong bangun kemandirian ekonomi santri dan masyarakat

"Bagaimanapun juga pondok pesantren ini punya kekhasan yang harus tetap dipertahankan," ujarnya.

Selain adaptasi teknologi, Selly menilai peningkatan kapasitas SDM diperlukan agar pesantren mampu menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan masyarakat.

Ia menyoroti pula kemandirian pesantren yang membutuhkan dukungan melalui kerja sama pemerintah pusat, pemda, dan wakil rakyat.

Selly mengatakan hasil pembahasan dalam halaqah tersebut akan dibawa ke rapat bersama Kementerian Agama (Kemenag) sebagai bahan pembahasan pengembangan pesantren, khususnya di Kabupaten Cirebon.

Ia berharap pemda setempat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) tetap memberikan pembinaan kepada pesantren melalui kebijakan yang selaras dengan regulasi nasional.

Baca juga: Kemenag perkuat mutu pendidikan muadalah dan diniyah formal

Terkait pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kemenag, Selly menilai lembaga tersebut menjadi langkah untuk memperbaiki tata kelola pesantren di Indonesia.

Menurut dia, keberadaan pesantren memiliki peran penting dalam pembangunan, terutama pada sektor pendidikan yang membutuhkan perhatian dan kebijakan afirmatif dari pemerintah.

Ia menambahkan Komisi VIII DPR RI juga akan memperjuangkan sinkronisasi kebijakan pesantren, dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), termasuk dari sisi keberpihakan anggaran.

"Keberpihakan anggaran tentu menjadi prioritas kami dalam perjuangan yang akan dilakukan oleh Komisi VIII," ucapnya.

Baca juga: Kemenag cairkan tunjangan profesi Rp6,3 miliar untuk 263 ustadz

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.