Pemerintah siapkan 1 juta ton beras antisipasi lonjakan harga

Kami sudah memutuskan rapat di Menko, di Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, dan disetujui oleh Bapak Presiden. Kita menyiapkan 1 juta ton. Satu juta ton itu artinya 1 miliar kilogram beras subsidi

Palembang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan, pemerintah menyiapkan satu juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mengantisipasi kenaikan harga beras dan menjaga daya beli masyarakat.

Zulkifli Hasan saat penyaluran bantuan pangan di Palembang, Rabu, mengatakan, kebijakan tersebut diambil menyusul potensi penurunan produksi padi akibat kemarau panjang yang berdampak terhadap pasokan dan harga beras di pasaran.

Penyediaan beras subsidi tersebut telah dibahas bersama sejumlah kementerian terkait, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan, serta mendapat persetujuan Presiden.

"Kami sudah memutuskan rapat di Menko, di Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, dan disetujui oleh Bapak Presiden. Kita menyiapkan 1 juta ton. Satu juta ton itu artinya 1 miliar kilogram beras subsidi," katanya.

Ia menjelaskan, satu juta ton beras tersebut akan disalurkan melalui program SPHP dengan harga Rp12.500 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga beras di pasaran yang berkisar Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram.

"Kalau di pasar Rp15 ribu sampai Rp17 ribu, disubsidi oleh pemerintah, dijual Rp12.500. Berasnya SPHP namanya," katanya.

Zulkifli mengatakan, masyarakat dapat memperoleh beras SPHP melalui kantor Perum Bulog maupun pasar-pasar tradisional yang menjadi jaringan pemasaran beras subsidi tersebut.

Baca juga: Menko Pangan ingin ekspor CPO langsung tanpa negara perantara

Baca juga: Zulhas pastikan pasokan pangan hadapi akhir tahun diperkuat sejak dini

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.