Pemerintah prioritaskan pembasahan gambut tangani karhutla

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memprioritaskan pembasahan kembali (rewetting), perbaikan sekat kanal, hingga revegetasi untuk memulihkan ekosistem gambut yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mitigasi agar kejadian itu tidak terulang kembali di masa mendatang.

Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko mengatakan, pemulihan gambut harus dilakukan dengan mempertahankan kelembapan lahan, mengingat gambut yang mengering lebih rentan terbakar.

"Untuk yang dalam dan gambutnya masih (terbakar), walaupun rusak, tetapi bisa dikembalikan. Salah satu cara mengembalikan ekosistem gambut agar berfungsi itu adalah pembasahan," katanya di Jakarta, Senin.

Satyawan menjelaskan, upaya pembasahan dilakukan melalui pembangunan sekat kanal, memasukkan air dari sungai ke kawasan gambut, serta penanaman vegetasi agar permukaan gambut tidak terbuka dan terpapar langsung sinar matahari.

Pemerintah juga akan menambah sekat kanal sekaligus memperbaiki infrastruktur yang sudah rusak, terutama sekat kanal berbahan kayu yang mengalami kebocoran setelah digunakan selama tiga hingga lima tahun.

Baca juga: BPGMN: Bambu dan paludikultur jadi alternatif ekonomi di lahan gambut

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk memastikan pembangunan sekat kanal tidak menyebabkan genangan berlebih hingga membanjiri permukiman.

Selain pemulihan hidrologis, pemerintah akan menyesuaikan pemanfaatan lahan berdasarkan fungsinya. Lahan masyarakat atau areal penggunaan lain dapat diarahkan untuk paludikultur, seperti budidaya nanas, lidah buaya, dan sagu, sehingga memberikan manfaat ekonomi tanpa mengeringkan gambut.

Sementara itu, kawasan taman nasional dan konservasi yang terbakar harus dikembalikan menjadi hutan dengan vegetasi yang sesuai.

"Desa juga akan menjadi ujung tombak pencegahan kebakaran melalui sistem deteksi titik panas yang dilengkapi pemetaan lokasi dan sumber daya pemadam terdekat," ujar Satyawan.

Ia menambahkan, pemerintah tengah membahas pemberian insentif bagi desa yang berhasil menjaga wilayahnya dari kebakaran. Insentif dapat berupa anggaran, kegiatan pemberdayaan, fasilitas, hingga peralatan pertanian sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam dua tahun ke depan, pemerintah akan fokus memanfaatkan waktu untuk mempercepat konsolidasi, restorasi, pembasahan, dan pemulihan vegetasi sebelum potensi El-Nino kuat pada 2029 atau 2030.

Dengan demikian, pemulihan gambut tidak hanya diarahkan pada perbaikan kondisi ekologis, tetapi juga penguatan peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.

Baca juga: BRIN dan YKAN perkuat restorasi gambut berbasis sains

Baca juga: Cegah karhutla, BPGMN fokus kelola gambut di 7 provinsi dan konsesi

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.