Pemerintah antisipasi penyalahgunaan alat sadap usai kasus penyadapan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah penyalahgunaan alat penyadapan milik negara menyusul dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

"Tentu pemerintah mengantisipasi jangan sampai di masa yang akan datang, alat-alat penyadap yang dimiliki oleh instansi-instansi tertentu itu disalahgunakan," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Menurut dia, langkah antisipasi tersebut perlu disiapkan seiring penyidikan atas kasus yang menyeret empat perwira tinggi kepolisian itu berjalan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Di sisi lain, saat ditanya apakah pemerintah akan melakukan penyisiran di lingkungan Istana untuk menemukan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan penyadapan, Yusril menyatakan langkah tersebut perlu dipertimbangkan.

"Untuk antisipasi ke depan, tentu dipikirkan," ucapnya.

Bareskrim Polri pada pekan lalu menetapkan LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Para tersangka yang merupakan petinggi Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha dalam kurun waktu tahun 2025 hingga 2026.

Terkait perkembangan perkara, Yusril menjelaskan penyidikan tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, tetapi juga mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.

Intersepsi terhadap presiden bukan penyadapan biasa karena kepala negara, menurut Yusril, merupakan primus inter pares atau "yang utama di antara yang setara".

Maka dari itu, perlu dicari kaitan dugaan penyadapan itu dengan aspek tindak pidana lain.

"Sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan," ujarnya.

Ia menyerahkan penjelasan teknis mengenai perkembangan penyidikan kasus dimaksud kepada Bareskrim Polri, termasuk ihwal perlu atau tidaknya membuka substansi hasil sadapan kepada publik.

Baca juga: Yusril sebut penjelasan temuan penyadapan ilegal kewenangan penyidik

Baca juga: Yusril: Pemerintah tak bentuk tim khusus terkait kasus penyadapan

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.