Ombudsman beri peringatan dini pengawasan demi perbaikan tata kelola

Kota Jambi (ANTARA) - Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher menegaskan bahwa lembaganya bertugas memberikan peringatan dini dalam mengawasi untuk tujuan perbaikan tata kelola instansi pemerintah supaya tetap mudah, cepat dan murah.

"Ombudsman hadir di hulu mengingatkan, merupakan alarm negara. Mulai dari kementerian, BUMN, kepala daerah provinsi, kabupaten, kota sampai unit terkecil agar tidak berurusan dengan KKN (korupsi kolusi dan nepotisme)," kata dia di Jambi, Senin.

Menurut Nuzran, timbulnya praktik menyimpang (malpraktik) administrasi yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi besar memicu tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu, Ombudsman bertugas sebagai sistem peringatan dini (early warning system) bagi instansi pemerintah.

Baca juga: Ombudsman: Kepastian standar pelayanan publik cegah malaadministrasi

Nuzran menambahkan Ombudsman RI memiliki amanah untuk mengawal pelaksanaan pelayanan publik dan pemerintahan daerah secara tegas guna memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkeadilan dapat terwujud secara optimal.

Dia mengingatkan bahwa esensi kehadiran pemerintah di mata masyarakat diukur dari mutu pelayanan publik yang diberikan, yakni pelayanan yang mudah, murah, dan cepat.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jambi Al Haris menambahkan keberadaan Ombudsman sangat penting sebagai mitra strategis dalam mengawal dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

​"Ombudsman itu hadir untuk membantu kita. Tugasnya apa, kalau kita lengah beliau ingatkan, kalau kita bengkok dia luruskan, kalau kita lupa dia sampaikan," katanya.

Baca juga: Ombudsman: Keterbukaan informasi wujud penghormatan pada masyarakat

Untuk itu, dia menekankan pentingnya pengawasan secara independen untuk mendorong integritas aparatur sipil negara (ASN) tetap bekerja secara optimal tanpa bergantung pada kehadiran pimpinan secara langsung.

Dia juga menyinggung tingginya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan informasi di tengah masyarakat, terutama dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah, menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik.

Pemerintah Provinsi Jambi, kata AAl Haris, berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi serta dukungan operasional bagi Ombudsman Perwakilan Jambi, termasuk pengalokasian anggaran untuk penyediaan sarana kantor yang representatif pada tahun mendatang.

​"Publik dan netizen ini luar biasa sensitif. Sebelum dihajar publik, alangkah baiknya diajar oleh Ombudsman duluan. Sudah zamannya kita akuntabel, terbuka, dan transparan," tutur dia.

Baca juga: Ombudsman: Kepercayaan masyarakat pondasi jaga stabilitas nasional

Baca juga: Ombudsman: Kepastian pelayanan perizinan dukung kemudahan berusaha

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.