Menjaga Presiden berarti menjaga agar kebijakan yang dijalankan atas nama pemerintah mempunyai dasar hukum yang benar, prosedur yang tertib, dan pertimbangan yang matang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengingatkan para menteri untuk menuntaskan tugasnya, tindak meninggalkan masalah yang menggantung dan bisa menjadi beban bagi Presiden.

Ia menegaskan pentingnya para pembantu presiden (menteri-red) untuk bekerja keras menyelesaikan berbagai persoalan lintas kementerian secara tuntas, menjaga kesinambungan pemerintah serta melindungi kepala negara dari risiko hukum maupun kekeliruan administrasi yang sebenarnya bisa dicegah di tingkat kementerian.

"Menjaga Presiden berarti menjaga agar kebijakan yang dijalankan atas nama pemerintah mempunyai dasar hukum yang benar, prosedur yang tertib, dan pertimbangan yang matang," kata Yusril dalam kegiatan penyampaian rekomendasi kebijakan tahun 2027 kepada 50 kementerian/lembaga/daerah di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Yusril serahkan rekomendasi hukum dan HAM ke 50 kementerian/lembaga

Yusril mengingatkan agar setiap masalah tidak dibiarkan menggantung bertahun-tahun hingga menjadi beban bagi pemerintahan yang akan datang. Kontinuitas dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan secara konsisten dengan meneruskan hal-hal baik yang telah dirintis oleh pemerintah sebelumnya, serta memperbaiki apa yang keliru sesuai cita-cita Proklamasi 1945.

Ia juga menegaskan agar para menteri berani mengambil tanggungjawab dan tidak membiarkan setiap persoalan antar kementerian bermuara kembali ke meja Presiden.

Jika terdapat perbedaan pandangan, kata dia, koordinasi serta rapat gabungan antar kementerian harus ditempuh guna mencari titik temu dan penyelesaian yang jelas.

"Jika ada perbedaan pandangan antar kementerian, kita harus cari kesepakatannya. Jika ada persoalan yang memerlukan keputusan lebih tinggi, kita sampaikan kepada Presiden dengan uraian yang lengkap, dan pilihan penyelesaian yang jelas," ujarnya.

Baca juga: Yusril sebut belum ada nama calon Wapres diserahkan oleh Presiden

Terkait rekomendasi kebijakan hukum dan HAM yang diserahkan, Yusril berharap dokumen tersebut benar-benar menjadi panduan berkualitas yang bertolak dari persoalan nyata dan didukung data akurat.

Di bidang hukum, perhatian difokuskan pada keselarasan peraturan dan prosedur yang adil, sementara di bidang HAM, penghormatan dan perlindungan harus mewarnai tindakan pemerintah sehari-hari termasuk bagi TNI, Polri, dalam menjalankan tugas di lapangan agar senantiasa menjunjung tinggi norma-norma HAM.

"Semoga ke depan kita dapat menerapkan langkah-langkah koordinasi di bidang hukum, dan di bidang imigrasi, pemasyarakatan, di bidang HAM yang juga merupakan salah satu program Astacita dari Presiden kita," kata Yusril.

Penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang hukum dan HAM kepada kementerian oleh Kemenko Kumham Imipas rutin dilakukan, tahun ini jumlah kementerian dan lembaga penerima rekomendasi sebanyak 50 instansi. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya hanya berjumlah 39 kementerian/lembaga.

Baca juga: Yusril: Penentuan dua calon wapres sepenuhnya kewenangan Prabowo

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Laily Rahmawaty

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira