Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemanfaatan dana desa dapat mendukung upaya penanganan stunting.

Menurut Mendes Yandri, penanganan stunting tidak cukup dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga perlu menyasar persoalan ekonomi yang memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi.

“Maka, MBG ini bukan hanya memberikan anak mendapatkan asupan gizi, tapi MBG juga melahirkan rantai atau ekosistem ekonomi yang banyak melibatkan orang-orang di desa,” kata Mendes Yandri saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa, seperti diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pelaksanaan MBG dapat ikut membuka peluang bagi pengembangan usaha masyarakat desa, seperti peternakan ayam petelur dan budi daya ikan lele yang dapat bekerja sama dengan program tersebut.

Baca juga: Mendes sebut dua tahun Prabowo-Gibran hadirkan banyak desa ekspor

Menurut Mendes Yandri, keterlibatan masyarakat desa dalam rantai pasok pangan MBG itu dapat membantu memperkuat perekonomian setempat sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak.

“Maka lahirlah, Astacita Keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Selain melalui MBG, Yandri menyebut dana desa juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya penurunan stunting.

Ia mengatakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah mengatur penurunan stunting sebagai salah satu peruntukan dana desa melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 16 Tahun 2025.

“Saya yakin dana desa mencegah stunting karena saya sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Tahun 2025 Nomor 16, itu dana desa salah satunya menu-nya itu untuk penurunan angka stunting,” kata dia.

Baca juga: Mendes: Tambahan Rp1 T perkuat pembangunan desa-daerah tertinggal

Berikutnya, Mendes Yandri juga menyampaikan bahwa penanganan stunting membutuhkan kerja bersama berbagai pihak karena persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu kementerian atau lembaga.

“Tidak mungkin persoalan stunting itu akan selesai dengan satu Kementerian Lembaga. Maka, kolaborasi koordinatif dan padu itu kata kunci,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, ia berharap koordinasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dapat menghasilkan langkah yang lebih terpadu untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

Baca juga: Mendes: MBG, KDKMP dorong lahirnya desa tematik-penuhi akses gizi

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Tri Meilani Ameliya

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira