Mendagri minta K/L percepat pemulihan pascabencana di Sumatera

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kementerian/lembaga (K/L) mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta segera menyelesaikan berbagai pekerjaan pemulihan hingga akhir 2026.

Tito mengemukakan sebanyak 29 kementerian dan lembaga telah memperoleh persetujuan anggaran untuk mendukung pemulihan di tiga provinsi tersebut.

Baca juga: Kementerian PKP: Huntap pascabencana Sumatera dalam proses pengerjaan

"Nah, yang sudah menerima anggaran 29 kementerian/lembaga, kita minta semua bekerja dengan cepat dan selesaikan sampai dengan sebelum 31 Desember 2026. Target ribuan kegiatan, mulai dari sekolah, rumah, jalan, jembatan, kafe, warung, dan lain-lain segera dikerjakan," katanya setelah rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan sebagian besar layanan pemerintahan dan fasilitas publik di wilayah terdampak telah kembali berfungsi. Rumah sakit umum dan puskesmas sudah beroperasi, sedangkan pasokan listrik, bahan bakar minyak, dan LPG juga relatif lancar.

Akses jalan nasional dan provinsi sebagian besar telah kembali fungsional. Pemerintah juga telah membangun jembatan permanen untuk menggantikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Tito mengapresiasi keterlibatan TNI dan Polri dalam pembangunan jembatan, fasilitas sanitasi, serta sarana penyediaan air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.

Meski demikian, pemulihan masih menghadapi kendala akibat bencana susulan. Banjir dan longsor kembali merusak sejumlah jalan dan jembatan, termasuk akses menuju Bireuen di Aceh.

Baca juga: Menko PMK: Progres rehab rekon bencana Sumatera capai 98 persen

Baca juga: Menkes: Seluruh RS terdampak bencana Sumatera kembali beroperasi

"Sejumlah wilayah yang masih menjadi perhatian pemerintah, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Tapanuli Tengah, serta Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman di Sumatera Barat," ujar dia.

Tito menjelaskan pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun dengan kebutuhan anggaran Rp100,1 triliun.

Pemerintah juga mengusulkan agar anggaran yang belum dapat direalisasikan tahun ini dialihkan ke 2027, bersamaan dengan kebutuhan pendanaan lanjutan untuk menangani kerusakan akibat bencana susulan.

Ia berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.