Mendagri: 99 sekolah terdampak bencana Sumatra masih di kelas darurat

...Rata-rata sudah kembali ke sekolah semula tetapi ada yang masih di sekolah darurat 99

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sebanyak 99 dari 4.922 satuan pendidikan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih menggunakan kelas darurat meskipun kegiatan belajar mengajar di wilayah tersebut secara umum telah kembali berjalan.

"Rata-rata sudah kembali ke sekolah semula, tetapi ada yang masih di sekolah darurat 99. Ini yang sekarang menjadi atensi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)," kata Tito setelah rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan pemerintah melalui Kemendikdasmen terus menangani pemulihan fasilitas pendidikan, baik melalui perbaikan langsung oleh sekolah maupun kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI Angkatan Darat.

Tito menambahkan, pemerintah menargetkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak dapat dipercepat dengan dukungan anggaran yang telah disetujui bagi kementerian dan lembaga.

Baca juga: Mendagri minta K/L percepat pemulihan pascabencana di Sumatera

Kemendikdasmen mengajukan anggaran pemulihan lebih dari Rp4 triliun, tetapi anggaran yang telah disetujui sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp1,6 triliun.

Mendagri menjelaskan, kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi dapat diusulkan untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya agar pekerjaan pemulihan yang belum selesai tetap dapat dilanjutkan.

"Selain fasilitas pendidikan, pemerintah juga menangani kerusakan infrastruktur dasar, termasuk jalan dan jembatan, serta fasilitas kesehatan di tiga provinsi terdampak," ujar Tito.

Ia menegaskan, sebagian besar rumah sakit umum dan puskesmas telah kembali berfungsi. Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih perlu diperbaiki karena mengalami kerusakan atau hilang akibat bencana.

Pemerintah juga menghadapi tantangan berupa banjir dan longsor susulan yang kembali merusak sejumlah infrastruktur sehingga memperlambat proses pemulihan.

Tito berharap kementerian dan lembaga terkait dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan hingga 31 Desember 2026 agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.

Baca juga: Kementerian PKP: Huntap pascabencana Sumatera dalam proses pengerjaan

Baca juga: Menko PMK: Progres rehab rekon bencana Sumatera capai 98 persen

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.