Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi LSP memang sudah waktunya untuk diganti.
"Buktinya, saya sekarang kepingin ngomong. Tahun berapa kan saya sudah ngomong bahwa Pak LSP itu sudah waktunya, aduh, diganti," kata Megawati di hadapan peserta pembukaan Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin, disambut tepuk tangan peserta.
Megawati menegaskan sikapnya bukan karena kedengkian. "Benar kan? Lho, saya tidak sirik, tidak benci," ujarnya.
Megawati lantas mengaitkan sikapnya dengan pengalaman sebagai orang yang disadap.
Presiden Ke-5 RI itu menyinggung soal dirinya yang tidak menggunakan telepon seluler, yang menurutnya kembali ramai dibicarakan.
"Saya memang nggak punya HP, memang nggak punya," kata Megawati.
Dasar sikapnya, kata Megawati, adalah posisinya sebagai Presiden kelima. "Saya ini jelek-jelek masih Presiden kelima. Nggak ada mantan presiden. Tolong diinget dulu," ujarnya.
Megawati juga menjawab pihak-pihak yang dinilainya sinis terhadap keputusan PDI Perjuangan mengurus tanaman dan sampah.
Baca juga: Ketua Komisi III DPR: Kasus penyadapan hapus seluruh prestasi LSP
Ketua Umum PDIP itu membalikkan pertanyaan tersebut kepada para kader yang dinilainya diam saja.
"Tentu banyak yang bertanya, masa partai politik ngurusi tanaman, ngurusi sampah. Ah, enggak cocok, politik apa itu? Saya akan jawab bagi orang-orang yang tanda kutip agak sinis. Saya bilang, 'Kamu itu warga negara Indonesia apa bukan? Dibayar berapa? Kamu itu harus berani dong. Katanya kamu orang PDI Perjuangan, masa kalau ketumnya digituin, diem aja, masa saya sendiri yang jawab'," kata Megawati.
Kritik itu berlanjut ke soal keberanian kader menyampaikan sikap. Megawati mengaku kesal karena kader hanya berteriak tanpa berani mengambil posisi.
"Anak buah saya itu nggak berani, tahu nggak? Itu yang saya jengkel. Cuma teriak aja, nggak berani. Itu apa? Keyakinan dan keteguhan," ujar Megawati.
"Kalian tuh takut tahu tidak, hanya nunggu aja. Kesel saya bener lho," kata Megawati.
Megawati meminta peserta bertepuk tangan sebagai tanda kader harus berani mengatakan kebenaran. "Tepuk semua dong, supaya kamu juga harus mengatakan kebenaran," ujar Megawati.
Baca juga: LSP jadi tersangka, Menko Polkam: Ini momen pembenahan institusi Polri
Dalam pidato itu, Megawati juga menyinggung kondisi ekonomi dan menyatakan keadaan sekarang memerlukan kontemplasi, terutama karena harga-harga naik.
"Saya sudah memberikan kontemplasi saya, karena keadaan sekarang memerlukan kontemplasi. Harga-harga sudah naik. Kalau saya ikuti masalah fiskal, yang bagus itu kalau pakai jarum, jarum tengah. Artinya apa? Pendapatan dan pengeluaran itu seimbang," kata Megawati.
Megawati juga menyampaikan arahan kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto agar lebih memperhatikan persoalan lingkungan.
Menurut Megawati, dari situ banyak hal yang bisa dikerjakan.
"Makanya saya bilang sama Hasto, sudah enggak usah urusan politik-politik. Terus urusan apa, Bu? Lah, yang namanya pohon, ini pohon saya. Ini saya mau cerita bagaimana dia bisa tumbuh. Banyak yang bisa cari duit dari ginian saja," tuturnya.
Sebelumnya, pada 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.
Dua hari kemudian, pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka.
Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.
Pada hari yang sama, Polri menyampaikan bahwa LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, SU belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit pascastroke.
Baca juga: Mensesneg: Keppres pemberhentian Listyo sedang diproses
Baca juga: Polri tetapkan LSP, ASN, dan EH tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Fianda Sjofjan Rassat
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira