Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan terus mengawasi optimalisasi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) serta percepatan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) serta dengan tengkes (stunting) tinggi.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis, Plt. Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo menyebut terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan MBG lewat pemantauan 26 rencana aksi di sistem monitoring dan evaluasi.

"KSP telah melakukan beberapa upaya penyelesaian hambatan terkait optimalisasi tata kelola, penyelenggaran MBG di antaranya melalui kewajiban sertifikat laik higiene dan sanitasi atau SLHS untuk penguatan keamanan pangan, validasi data penerima manfaat, dan percepatan aktivasi SPPG di daerah 3T dan stunting tinggi,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa saat ini, menurut data yang diterimanya, dari total 26.885 SPPG sekitar 23.000 di antaranya aktif dan 498 sedang ditangguhkan.

Baca juga: Menkeu Suhasil bantah adanya pemotongan anggaran MBG

Ariyo menyampaikan bahwa operasional SPPG di wilayah 3T dan daerah dengan stunting tinggi juga terus menjadi salah satu fokus isu di KSP.

"Nanti selain yang sudah kami lakukan, akan menjadi catatan bagi kami, mengenai 3T dan bagaimana pola pemberian kesempatan yang merata bagi penerima manfaat," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan terus melakukan transformasi Program MBG 2.0 agar tepat sasaran, aman, transparan, dan akuntabel melalui penajaman sasaran penerima manfaat (refocusing), peningkatan pengawasan, dan pembenahan tata kelola.

Sudaryono menyebut refocusing tidak mengurangi komitmen pemerintah, melainkan memastikan manfaat MBG lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Baca juga: Kepala BGN sidak SPPG, minta dapur tak sekadar kejar produksi MBG

Dalam pernyataan pada Rabu (18/11), Dia mengatakan BGN melakukan pemutakhiran data penerima manfaat, termasuk mempertimbangkan kondisi ekonomi satuan pendidikan.

Terus diprioritaskan perluasan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kelompok rentan yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Prisca Triferna Violleta

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira