KPU Jabar perkuat akses informasi hukum melalui pengembangan JDIH

Penilaian dilakukan berdasarkan tujuh aspek pengelolaan dengan komposisi nilai tersendiri yang ditetapkan KPU RI

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memperkuat akses informasi hukum melalui pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Penguatan itu dilakukan seusai KPU Jabar kembali meraih penghargaan Terbaik I Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU tingkat provinsi se-Indonesia tahun 2026 dalam ajang yang diselenggarakan KPU RI.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jabar Aneu Nursifah dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat mengatakan capaian tersebut merupakan hasil penilaian KPU RI terhadap tujuh aspek pengelolaan JDIH.

Baca juga: Rekrutmen KPU-Bawaslu perlu antisipasi intervensi politik

Tujuh aspek itu, yakni organisasi, sumber daya manusia (SDM), koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi.

Adapun, penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan JDIH dan Penguatan Manajemen Hukum yang berlangsung pada 10-12 November 2026.

"Penilaian dilakukan berdasarkan tujuh aspek pengelolaan dengan komposisi nilai tersendiri yang ditetapkan KPU RI. Selain itu, dilakukan pula wawancara terhadap 10 besar nominator untuk menilai keterlibatan dan pemahaman ketua divisi hukum dan pengawasan dalam pengelolaan JDIH," ujar Aneu.

Ia menjelaskan pengelolaan JDIH KPU Jabar juga diarahkan untuk memperluas keterbukaan informasi hukum dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen serta informasi terkait kepemiluan.

Melalui laman resmi JDIH, KPU Jabar telah menyediakan hampir ribuan koleksi dokumen hukum, mulai dari keputusan, monografi hukum hingga putusan. Platform tersebut juga memuat berbagai informasi mengenai kegiatan hukum di lingkungan KPU Jabar.

Layanan serupa turut dikembangkan oleh 27 KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat. Selain melalui website, penyebarluasan informasi hukum dilakukan melalui media sosial khusus JDIH dengan berbagai program edukasi dan sosialisasi.

Baca juga: Ketua KPU tegaskan verifikasi pemilu berjalan sesuai aturan

"Hal tersebut kami lakukan untuk memberikan kemudahan akses informasi hukum sehingga masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke kantor," kata Aneu.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pemilih pemula, KPU Jabar juga mengembangkan program JDIH Goes to School dan JDIH Goes to Campus.

Aneu menyampaikan KPU Jabar berkomitmen mempertahankan kualitas layanan sekaligus mengembangkan berbagai inovasi agar pengelolaan JDIH semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, capaian tahun 2026 tersebut melanjutkan prestasi KPU Jawa Barat yang sejak 2023 terus meraih penghargaan JDIH tingkat nasional.

"Kami akan terus melakukan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH. Inovasi yang sudah berjalan dengan baik akan dilanjutkan dan ditingkatkan, sementara hal-hal yang masih memiliki kekurangan akan kami perbaiki," katanya.

Ia mengatakan evaluasi secara berkala juga akan terus dilakukan terhadap pengelolaan JDIH, termasuk dengan membuka ruang masukan dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan pelayanan ke depan.

Baca juga: Pakar dorong KPU proaktif kawal UU Pemilu demi kualitas demokrasi

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.