KPK panggil enam pihak swasta pada kasus Bupati Pemalang nonaktif

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam pihak swasta untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro.


"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi atas nama SJ, RHR, AMJ, AY, AGW, dan WRA selaku pihak swasta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Budi mengatakan KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap enam saksi tersebut di Polresta Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sebelumnya, KPK pada Selasa (27/10) memanggil Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, kepala daerah tersebut konfirmasi tidak hadir sehingga pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada November 2026.

KPK pada Rabu (28/10) memanggil seorang pihak swasta berinisial Sut untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.

Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026. Salah seorang yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah Anom Widiyantoro.

Pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil OTT dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.

Klaster pertama adalah dugaan pemerasan oleh Anom terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam klaster itu, KPK menetapkan Anom dan orang kepercayaannya, Mohamad Haris alias Gus Haris, sebagai tersangka.

KPK menduga Anom melalui Haris meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. Haris diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar.

Klaster kedua adalah dugaan pemerasan terhadap Anom yang melibatkan Setya Budi Dias Oktavianto dan ayahnya, Lilik Budi Suprianto. Setya merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK.

KPK menduga Setya memberikan informasi terkait proses administrasi penanganan perkara kepada Lilik. Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan Lilik untuk meminta uang kepada Anom dengan menawarkan pengurusan perkara di KPK.

Baca juga: KPK jadwal ulang pemeriksaan Bupati Sorong Selatan pada awal November

Baca juga: KPK usut kebutuhan kampanye Anom Widiyantoro saat periksa anggota DPR

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.