KPK dalami jual beli aset eks Kakanwil DJP saat periksa eks Seskab

Salah satu saksi yang diperiksa, yaitu DA, didalami berkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka MH

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami jual beli aset mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta Khusus berinisial MH saat memeriksa mantan Sekretaris Kabinet berinisial DA sebagai saksi pada Rabu (11/11).

MH merupakan tersangka kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.


“Salah satu saksi yang diperiksa, yaitu DA, didalami berkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka MH,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11) malam.

Baca juga: KPK telusuri aset dan aliran uang eks Kakanwil DJP Jakarta Khusus

Selain itu, Budi mengatakan KPK pada tanggal yang sama juga mendalami dugaan pemberian uang kepada MH saat memeriksa dua pihak swasta berinisial HS dan WA sebagai saksi.

“Untuk pihak-pihak swasta didalami berkaitan dengan dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh para pihak tersebut atas pengetahuannya kepada MH selaku tersangka,” katanya.

Kasus tersebut bermula saat KPK menetapkan MH sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 25 Februari 2025. KPK kemudian menahan MH pada 19 Agustus 2026.

Sementara itu, KPK menduga MH menerima gratifikasi hingga Rp20,7 miliar dari sejumlah perusahaan wajib pajak.

Rinciannya adalah sekitar Rp700 juta untuk sponsor acara peragaan busana anaknya, penerimaan Rp10 miliar selama 2013-2018 dalam bentuk mata uang asing serta penerimaan Rp10 miliar selama 2014-2022 dalam bentuk mata uang asing melalui perantara berinisial BSA.

Baca juga: KPK panggil Direktur Agung Sedayu Group sebagai saksi kasus Haniv

Baca juga: KPK panggil anak mantan Kakanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.