Komisi VII: Penguatan kelembagaan masukan untuk RUU Kawasan Industri

Penguatan koordinasi kelembagaan menjadi salah yang penting dan masukan dalam penyusunan RUU Kawasan Industri

Bogor (ANTARA) - Komisi VII DPR RI menerima masukan terkait masih perlunya peningkatan koordinasi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan industri sehingga keberadaannya memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakatnya.

"Penguatan koordinasi kelembagaan menjadi salah yang penting dan masukan dalam penyusunan RUU Kawasan Industri. Sehingga keberadaan kawasan industri memberikan manfaat untuk peningkatan perekonomian daerah," kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Karawang, Iman Adinugraha di Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Dalam kunjungan spesifik tersebut, Tim Komisi VII Panja Penyusunan RUU Kawasan Industri mendapat masukan dari Bupati Karawang H Aep Saepulloh dan Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Tri Supondi.

Iman Adinugraha menyebutkan, Komisi VII DPR telah melakukan kunjungan spesifik ke sejumlah daerah yang memiliki kawasan industri serta menyerap berbagai masukan dari pelaku industri, pemerintah daerah, asosiasi dunia usaha serta berbagai stakeholder lainnya.

"Termasuk di Kabupaten Karawang, yang merupakan daerah dengan 14 kawasan industri. Dari kunjungan di Karawang kami banyak mendapat masukan yang akan menjadi masukan jadi pasal-pasal dalam RUU Kawasan Industri," kata Iman.

Kunjungan kerja tersebut untuk melakukan sinkronisasi keberadaan kawasan industri dengan potensi-potensi ekonomi yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Iman menyebutkan ada sejumlah poin penting sebagai masukan dalam pertemuan itu yang menyangkut kepastian hukum dan tata ruang, kejelasan kewenangan antar lembaga, peningkatan manfaat bagi daerah, perlindungan pengupahan UMK, jaminan infrastruktur dan ketersediaan bahan baku air, perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas SDM lokal, pengembangan kawasan industri hijau, evaluasi kinerja dan produktifitas kawasan industri dan juga insentif atas kepatuhan alam pengelolaan kawasan industri.

Ia menyebutkan Komisi VII telah mendapat banyak masukan untuk penyusunan RUU kawasan industri dari berbagai daerah yang memiliki kawasan industri.

Sementara itu Bupati Karawang H Aep Syaepuloh menyampaikan harapannya RUU Kawasan Industri bisa mengakomodasikan masukan dan memberikan keberpihakan kepada daerah serta adanya penguatan koordinasi kelembagaan terkait pengembangan kawasan industri.

"Salah satunya penguatan koordinasi kelembagaan dengan pemerintah daerah, termasuk dalam perizinan, kami berharap ada ekspose sebelum masuknya investasi ke daerah sehingga semuanya bisa sinkron dan tidak ada masalah di kemudian hari. Ini perlu," kata Aep Syaepuloh.

Selain itu Bupati Karawang juga berharap adanya peningkatan kontribusi pajak bagi daerah terutama dari pajak badan PPH 21.

"Kami berharap kawasan industri ke depan bisa memberikan kontribusi dari pajak PPH 21 bagi daerah. Kalau PPN mungkin sila sesuai mekanisme, namun PPH 21 minimal bisa untuk daerah, mereka bekerja di Karawang, idealnya bayar pajaknya di Karawang," kata Aep.

Hal sama juga dalam perizinan perusahaan agar koordinasi awal dilakukan dengan pemerintah daerah, sehingga regulasi investasi pusat dan perda bisa sinkron.

"Koordinasi sejak awal diperlukan dalam perizinan perusahaan, agar pemerintah darah mengetahui keberadaan perusahaan dan aktivitas perusahaan di wilayah. Kami berharap ada ekspose terkait rencana investasi di wilayah, sehingga pemerintah daerah bisa sama-sama mengawal," katanya.

Selain melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka penyusunan RUU Kawasan Industri ke Kabupaten Karawang, Komisi VII juga melakukan kunjungan kawasan industri lainnya di Kota dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor serta sejumlah lokasi industri lainnya.

Baca juga: Panja Kawasan Industri perjuangkan TJSL perusahaan wajib bantu UMKM

Baca juga: Panja RUU dorong kawasan industri libatkan masyarakat dan UMKM

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.