Kemenkes: 51 persen rumah sakit telah laksanakan pengendalian AMR

AMR adalah pandemi senyap yang dampaknya sama sekali tidak senyap. Tidak ada satu negara pun yang dapat menyapunya sendirian

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan hingga saat ini sebanyak 51 persen atau 1.635 rumah sakit telah melaporkan pelaksanaan Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA), sebuah inisiatif yang menjadi salah satu upaya menurunkan kematian global akibat resistansi antimikroba (AMR).

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono di Jakarta, Kamis, menjelaskan AMR merupakan kondisi ketika kuman menjadi kebal terhadap antibiotik, sehingga menjadi ancaman nyata yang tidak dapat diatasi oleh satu negara saja.

Berdasarkan data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2021, AMR menyebabkan 1,14 juta kematian secara langsung dan berkaitan dengan 4,71 juta kematian di seluruh dunia.

Di Indonesia, tercatat 36.500 kematian secara langsung dan 147.000 kematian yang berkaitan dengan AMR pada tahun yang sama.

“AMR adalah pandemi senyap yang dampaknya sama sekali tidak senyap. Tidak ada satu negara pun yang dapat menyapunya sendirian,” kata Wamenkes Dante.

Deklarasi Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2024 telah menetapkan sejumlah target global untuk mengendalikan AMR pada 2030.

Baca juga: RI targetkan 80 persen RS jalankan program pengendalian AMR pada 2029

Target tersebut meliputi penurunan 10 persen dari 4,95 juta kematian terkait AMR bakteri, sedikitnya 60 persen negara memiliki rencana aksi nasional yang didanai, serta 70 persen penggunaan antibiotik pada manusia berasal dari kelompok Access WHO yang lebih aman dan efektif.

Wamenkes menilai penetapan target global tidak akan cukup tanpa komitmen dan tindakan nyata dari setiap negara. Menurutnya, upaya menghentikan AMR membutuhkan kesediaan seluruh pihak untuk bekerja sama secara terbuka dan konsisten.

Di tingkat nasional, Kemenkes n terus memperkuat pengendalian AMR melalui Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2025–2029, Strategi Nasional Sektor Kesehatan 2025–2029, serta penguatan PPRA di rumah sakit.

Pemantauan juga diperluas dari 69 rumah sakit pada 2023 menjadi 139 rumah sakit pada 2024. Upaya ini didukung dengan perluasan pemantauan data bakteri prioritas WHO dan penetapan laboratorium rujukan nasional.

Kemenkes juga mendorong komitmen pemerintah daerah (pemda) melalui advokasi yang telah menghasilkan regulasi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Jawa Timur, Kota Surabaya, Kota Surakarta, dan Kota Pasuruan.

Baca juga: BPOM nyatakan "perang" melawan AMR, jangan beli antibiotik tanpa resep

Dari sisi kapasitas laboratorium, katanya, pemetaan mikrobiologi menunjukkan bahwa 131 dari 514 kabupaten dan kota telah memiliki peralatan dan tenaga terlatih untuk melakukan kultur serta uji kepekaan antibiotik.

Selain memperkuat sistem pengawasan, Wamenkes Dante mengingatkan para dokter agar meresepkan antibiotik secara rasional dan sesuai indikasi medis. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat justru berisiko mempercepat terjadinya resistansi.

“Tidak perlu semua pasien menggunakan antibiotik. Antibiotik hanya digunakan kalau infeksinya disebabkan bakteri. Padahal sebagian besar kasus demam sebabnya adalah virus dan itu tidak memerlukan antibiotik,” tegasnya.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola penggunaan antibiotik, pihaknya mulai menerapkan uji kepekaan antibiotik dan penyusunan peta pola kuman sebagai bagian dari penilaian akreditasi rumah sakit.

Langkah ini diharapkan membantu tenaga medis memberikan pengobatan yang tepat sasaran, mencegah kekebalan kuman, serta melindungi masyarakat dari penggunaan antibiotik yang berlebihan sehingga mutu pelayanan kesehatan tetap terjaga.

Baca juga: Kemenkes beri edukasi perubahan perilaku ke publik cegah dampak AMR

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.