Wamen PANRB: pelayanan publik bagian penting penanganan pascabencana

Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat kembali berjalan normal secepat mungkin

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI Purwadi Arianto menyebutkan, pemulihan pelayanan publik bagian penting penanganan pascabencana.

"Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana," ucap Purwadi didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution pada Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana, di Kantor Gubernur Sumut, Kamis.

Wamen PANRB mengatakan, bencana tidak hanya merusak infrastruktur fisik dan lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk layanan pemerintahan.

Menurutnya, suatu peristiwa bencana yang terjadi memiliki dampak berantai melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.

Data Kementerian Dalam Negeri menyatakan, sebanyak 52 daerah tingkat kabupaten/kota di tiga provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana banjir dan longsor akhir November 2025.

Terdiri atas 18 daerah berada di Aceh, 18 daerah di Sumatera Utara, dan 16 daerah di Sumatera Barat, di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, Pidie Jaya, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Sibolga, Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.

"Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat kembali berjalan normal secepat mungkin," ujar Purwadi.

Pihaknya menjelaskan, kualitas pelayanan publik di tengah penanganan pascabencana merupakan cerminan birokrasi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Wamen PANRB menegaskan, Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) dikoordinasikan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Ombudsman RI, pemerintah mendorong terciptanya budaya kerja birokrasi yang tulus melayani, cepat merespons, dan berintegritas.

"Kepercayaan masyarakat, itu sederhana rumusnya. Ketulusan melayani, dan kecepatan merespon," tutur Purwadi.

Ia menambahkan pemerintah tidak boleh kaku melayani masyarakat, dan bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah daerah.

"Pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk sistem jemput bola bagi warga di wilayah terisolasi atau pengungsian," ungkap Purwadi.

Baca juga: Wamen PANRB tinjau layanan publik hingga pelosok desa di Sergai Sumut

Baca juga: Wamen PANRB sebut Hoegeng Awards lahirkan teladan pelayanan publik

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Rini Utami
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.