Kemendagri: Publikasi kinerja bentuk pertanggungjawaban pajak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai penyampaian informasi mengenai capaian kinerja pemerintah selama dua tahun terakhir merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dan pembayar pajak.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Benny Irwan, di Jakarta, Rabu, mengatakan publikasi tersebut penting agar masyarakat mengetahui pemanfaatan pajak yang telah dibayarkan kepada negara melalui berbagai program pembangunan, baik fisik maupun nonfisik.

"Pertemuan ini bagi kami dari Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai bentuk laporan sebenarnya. Laporan dari pemerintah kepada masyarakatnya, kepada pemilik kedaulatan negeri ini dan kepada pembayar pajak," kata Benny dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah di Kantor Pusat Kemendagri.

Menurut dia, berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah perlu disampaikan secara luas kepada masyarakat agar hasil pembangunan dapat diketahui dan dipahami oleh publik.

Ia menjelaskan pajak yang dibayarkan masyarakat kepada negara dikembalikan dalam bentuk hasil program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di berbagai daerah.

Baca juga: Kemendagri ingin masyarakat tahu capaian pemerintah

"Pajak yang telah dibayarkan kita kembalikan dalam bentuk hasil-hasil program-program dan kegiatan, dalam bentuk fisik maupun nonfisik di masing-masing daerah," ujarnya.

Benny mengatakan penyampaian informasi capaian pemerintah tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan dari media massa.

Untuk itu, Kemendagri mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai kanal komunikasi, mulai dari konferensi pers, media sosial, hingga kanal informasi resmi pemerintah daerah dalam menyampaikan hasil pembangunan kepada masyarakat.

Ia juga meminta kepala daerah memimpin langsung proses penyampaian informasi capaian kinerja pemerintah di wilayah masing-masing agar publikasi pembangunan dapat berjalan secara terkoordinasi dan menjangkau masyarakat secara luas.

Baca juga: Kemendes dorong pemerintah desa punya website, wujudkan akuntabilitas

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.