• Selasa, 10 November 2026 16:20 WIB

Bupati Cilacap nonaktif divonis lima tahun penjara. Petugas memborgol tangan Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman (tengah) setelah mengikuti sidang pembacaan putusan kasus korupsi pemaksaan pengumpulan uang untuk tunjangan hari raya (THR) dari sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/11/2026). Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis lima tahun penjara, denda Rp250 juta, kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp568 juta, serta pencabutan hak politik selama dua tahun kepada Syamsul Auliya Rachman setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

Bupati Cilacap nonaktif divonis lima tahun penjara. Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman (kiri) saat menjalani sidang pembacaan putusan kasus korupsi pemaksaan pengumpulan uang untuk tunjangan hari raya (THR) dari sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/11/2026). Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis lima tahun penjara, denda Rp250 juta, kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp568 juta, serta pencabutan hak politik selama dua tahun kepada Syamsul Auliya Rachman setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

Bupati Cilacap nonaktif divonis lima tahun penjara. Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman (tengah) berjalan keluar setelah mengikuti sidang pembacaan putusan kasus korupsi pemaksaan pengumpulan uang untuk tunjangan hari raya (THR) dari sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/11/2026). Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis lima tahun penjara, denda Rp250 juta, kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp568 juta, serta pencabutan hak politik selama dua tahun kepada Syamsul Auliya Rachman setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · antaranews.com

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira