IYCTC: larangan vape bagi POLRI sikap tegas hadapi ancaman tembakau

Jakarta (ANTARA) - Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) menyebutkan, larangan penggunaan vape di lingkungan Polri sejak 30 Oktober 2026 menunjukkan sikap tegas negara terhadap ancaman produk tembakau alternatif yang selama ini dinilai “lebih aman”.

“Kami memandang kebijakan ini tepat dan patut diapresiasi, karena selama ini vape dipasarkan seolah aman, bahkan sebagai alternatif bagi orang yang ingin berhenti merokok. Faktanya, vape bukan produk yang aman. Bentuknya yang menyerupai alat elektronik biasa membuat perangkat ini mudah dibawa, disamarkan, dan sulit dideteksi, sehingga membuka celah bagi penyalahgunaan zat terlarang,” kata Ketua Umum IYCTC Manik Marganamahendra di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, persoalan rokok elektronik memang perlu direspons secara struktural oleh pemerintah, mengingat rokok konvensional maupun rokok elektronik adalah produk mengandung zat adiktif yang sama-sama berbahaya.

Selain itu, katanya, masalah rokok elektronik juga menyasar terutama orang muda sebagai kelompok yang paling cepat terpapar tren baru, sekaligus paling rentan terhadap normalisasi penggunaan rokok elektronik.

"Karena itu, pendekatannya tidak bisa lagi parsial, jika hari ini Polri melakukan pelarangan internal, ke depan harus didorong pelarangan total," katanya.

Manik berharap langkah internal POLRI menjadi contoh bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sekolah, dan kampus.

“Mengingat rokok elektronik juga punya risiko penyimpangan penggunaan bahan terlarang seperti narkoba, maka sudah sangat sepatutnya produk ini dibatasi bahkan dilarang beredar,” ucap Manik.

Dari sisi kebijakan, Manik mengingatkan bahwa kebijakan yang komprehensif juga harus diambil karena rokok elektronik terdiri dari berbagai macam jenis yang harus diantisipasi penggunaannya mengingat Indonesia belum cukup berhasil menangani konsumsi rokok konvensional yang juga masih masif.

“Rokok elektronik tidak hanya terdiri atas vape, tapi juga hasil olahan daun tembakau cair, padat, atau bentuk lainnya yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap,” ujarnya.

Lebih lanjut, Manik menyoroti konteks geopolitik di mana Indonesia sebenarnya sudah tertinggal dari negara-negara tetangga. Brunei Darussalam telah melarang vape sejak 2010, disusul Thailand dan Kamboja (2014), Singapura (2018), hingga Vietnam.

“Pengalaman di ASEAN menunjukkan bahwa ketegasan hukum adalah fondasi mutlak. Negara harus segera mengambil langkah yang sama dengan negara kawasan atau bisa-bisa Indonesia hanya menjadi target pasar bagi industri rokok elektronik,” dia menambahkan.

Senada, Koordinator Advokasi IYCTC Daniel Beltsazar menyoroti data Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa selama Januari-September 2026, sebanyak 98 persen sampel cairan vape dilaporkan positif mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru.

Data ini mengonfirmasi bahwa vape bukan lagi sekedar masalah gaya hidup, tapi sudah menjadi cara mengedarkan narkotika.

“Ketika zat psikoaktif seperti THC atau amfetamin masuk ke dalam cairan vape, kerusakan otak dan kontrol impuls pada remaja menjadi tidak terhindarkan,” ujarnya.

Meski sangat mengapresiasi langkah Kapolri, Daniel juga mengingatkan bahwa perhatian pemerintah dan publik tidak boleh beralih dari rokok konvensional. Daniel menyoroti fenomena dual-users (pengguna ganda). Ketika akses terhadap vape mulai dibatasi, orang muda sangat rentan beralih kembali ke rokok konvensional jika harganya masih murah dan iklannya bertebaran.

“Jangan sampai kita menutup satu pintu, tapi membiarkan pintu utama terbuka lebar. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat ada 70 juta perokok aktif di Indonesia, dan 7,4 persennya atau sekitar 5,9 juta adalah anak usia 10-18 tahun. Jika pembatasan vape tidak disertai dengan pengetatan rokok konvensional, maka yang berpotensi terjadi adalah perpindahan konsumsi saja,” ujar Daniel.

Sebagai langkah konkret, IYCTC mendesak pemerintah untuk menyelaraskan ketegasan ini dengan memperkuat pengendalian rokok konvensional. Langkah ini harus mencakup kenaikan cukai dan harga secara signifikan, pelarangan total iklan dan promosi, perluasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta penyediaan layanan berhenti merokok yang mudah diakses oleh orang muda.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.