PLN amankan pendanaan 2,9 miliar dolar AS untuk agenda transisi energi

Artinya, Indonesia tidak hanya menyusun rencana, tetapi sudah memulai dan sedang melaksanakan transformasi energi dalam skala besar

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) mengamankan pendanaan dari berbagai lembaga pembiayaan internasional untuk mendukung agenda transisi energi di Indonesia senilai 2,9 miliar dolar AS pada momentum Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.

Direktur Utama PLN Suroso Isnandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan, Indonesia membutuhkan pembiayaan yang sangat besar untuk menjalankan transisi energi di sektor ketenagalistrikan selama sepuluh tahun ke depan.

Pendanaan dari berbagai lembaga internasional ini, ujar Suroso, menunjukkan bahwa agenda transisi energi yang sedang berjalan di Indonesia mendapatkan dukungan konkret dari berbagai mitra global.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa COP31 menjadi momentum penting bagi Indonesia, khususnya PLN, untuk menunjukkan bahwa agenda transisi energi nasional bukan sekadar komitmen atau rencana jangka panjang, melainkan transformasi yang telah dan sedang dilaksanakan secara nyata.

Suroso menjelaskan, implementasi transisi energi tersebut salah satunya diwujudkan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia merencanakan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

Dari total tambahan tersebut, sekitar 76 persen atau 53 GW berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.

“Artinya, Indonesia tidak hanya menyusun rencana, tetapi sudah memulai dan sedang melaksanakan transformasi energi dalam skala besar,” kata Suroso.

Ia menambahkan RUPTL ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus memastikan kebutuhan listrik nasional dapat terpenuhi.

Selain itu, Suroso menyampaikan bahwa pemerintah juga mendorong inisiatif strategis melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut tidak hanya mendorong peningkatan pemanfaatan energi bersih, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

“Program PLTS 100 GWp merupakan inisiatif luar biasa untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Harapannya, pemanfaatan sumber energi domestik dapat semakin optimal sehingga ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor dapat dikurangi. Dengan demikian, kedaulatan energi atau energy sovereignty dapat semakin kita wujudkan,” jelas Suroso.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa kehadiran Indonesia pada COP31 membawa pesan yang jelas, yakni Indonesia menghadirkan solusi iklim berskala besar.

“Tema paviliun kita, ‘Indonesia: House of Climate Solutions’, mencerminkan tekad kita untuk mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata yang bermakna. Langkah kita dipandu oleh tiga prioritas yang saling terhubung, memperkuat ketahanan iklim, memajukan aksi kolaboratif, serta menempuh jalur strategis menuju net zero emissions,” kata Hashim.

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa komitmen iklim tidak berhenti pada target dan wacana, melainkan diwujudkan melalui implementasi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami ingin dunia melihat bahwa Indonesia tidak sekadar berbicara tentang berbagai kemungkinan; kami bekerja nyata untuk mewujudkannya, membuktikan kata-kata lewat tindakan, walking the talk. Perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah, begitu pula tekad kita untuk mengatasinya. Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi tantangan ini sendirian,” kata Hashim.

Baca juga: PLN EPI siapkan "coal switching" 16 PLTU manfaatkan batu bara rendah

Baca juga: PLN EPI bidik pemanfaatan biomassa 10 juta ton per tahun

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.