Istana terus waspada dan bersih-bersih usai ada penyadapan ilegal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus menerus melakukan kewaspadaan dan "bersih-bersih" usai adanya kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat, hingga berbagai tokoh politik.

"Kewaspadaan kan terus menerus, ya. Kewaspadaan terus menerus. Bersih-bersih terus," kata Prasetyo usai konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Ia meminta agar kasus penyadapan itu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, ia meminta agar aparat bersikap transparan dan tidak menutup-nutupi proses hukum tersebut.

Menurut Prasetyo, saat ini pemerintah juga masih terus fokus dalam menyelesaikan sejumlah pekerjaan. Salah satunya, pemerintah saat ini sedang memproses urusan pengangkatan status kepegawaian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Pegawai dulu, pegawai dulu. Fokus kerjalah," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan anggota Polri berinisial SU sebagai tersangka baru kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Suhermanto di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11), mengatakan bahwa SU berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.

Adapun penyidik belum bisa menahan tersangka SU karena dalam kondisi sakit setelah terkena stroke.

Dengan ditetapkannya SU sebagai tersangka baru maka total terdapat empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.

Baca juga: Polri: Tersangka penyadapan LSP, AS, dan EH ditahan di Mako Brimob

Baca juga: Polri tetapkan SU tersangka baru kasus penyadapan ilegal

Baca juga: Kasus penyadapan, Bakom ajak masyarakat dukung Polri usut tuntas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.