Indonesia, Singapura setujui satgas penegakan hukum karhutla

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia dan Singapura telah menyetujui pembentukan satuan tugas (satgas) untuk memperkuat upaya bersama menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampaknya.

Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan, Menlu RI menyampaikan bahwa satgas tersebut akan berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti memicu karhutla.

“Dalam konteks tersebut, kami membahas pendirian sebuah satuan tugas bersama untuk memperkuat tanggung jawab bisnis,” kata Arrmanatha dalam pernyataan pers bersama Menlu Singapura usai pertemuan bilateral di Jakarta, pada Selasa.

Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk bekerja bersama guna memastikan pelaku pemicu karhutla mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tegas Arrmanatha.

Untuk jangka panjang, tujuan upaya itu adalah memulihkan lahan atau aset akibat karhutla.

Dia menjelaskan satgas tersebut akan menjadi sarana pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti-bukti secara lintas batas.

Menlu menyampaikan satgas tersebut juga bekerja untuk menelusuri aliran dana korporasi yang dikucurkan untuk memicu kebakaran di hutan dan lahan.

Baca juga: BRIN perkuat riset deteksi karhutla hingga enam bulan

“Asap dapat menyebar ke luar perbatasan, tetapi begitu juga dengan uang,” tegasnya.

Menlu RI mengakui tawaran Singapura untuk saling berbagi data korporasi yang terkait dengan kasus karhutla sebagai kesempatan berharga dalam menindak para pelakunya.

Arrmanatha juga berharap agar kemitraan melalui satgas penanganan karhutla tersebut akan menjadi batu pijakan dalam upaya mengatasi tantangan bersama lainnya, seperti “under-invoicing”.

Selain itu, Menlu Singapura Vivian Balakrishnan menegaskan komitmen negaranya untuk bekerja erat dengan Indonesia dalam menanggulangi karhutla dan menindak tegas pelakunya.

“Pak Arrmanatha mengusulkan pendirian sebuah satuan tugas bersama. Singapura setuju,” tegas Vivian.

Vivian mengatakan akan mengoptimalkan seluruh upaya hukum, regulasi, dan ekonomi untuk menindak korporasi yang terbukti bersalah.

Lewat satgas tersebut, Singapura akan meningkatkan koordinasi dan saling berbagi informasi terkait dengan Jakarta.

Dia pun optimistis satgas tersebut dapat memberi efek jera bagi korporasi pelaku karhutla.

Baca juga: Pemprov Kalsel perpanjang siaga darurat karhutla hingga 30 November

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.