Indonesia dan penguatan respons terhadap kejahatan transnasional

Jakarta (ANTARA) - Ketika ancaman keamanan melintasi batas negara, keberhasilan penanganannya tidak hanya bergantung pada kesiapan masing-masing negara, tetapi juga pada kemampuan mereka menyelaraskan tindakan.

Informasi yang dimiliki satu negara mungkin dibutuhkan negara lain, sementara penanganan suatu kasus dapat melibatkan lembaga dengan kewenangan berbeda. Tanpa koordinasi yang efektif, celah di antara mereka dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Asia Tenggara telah memiliki berbagai mekanisme untuk menghadapi persoalan tersebut, mulai dari kemitraan bilateral hingga forum keamanan subregional dan regional. Namun, keberadaan mekanisme itu belum dengan sendirinya menjamin bahwa informasi, kapasitas, dan keputusan dari satu jalur kerja sama dapat mendukung jalur lainnya.

Tantangan bagi Indonesia bukan sekadar memperluas kerja sama, melainkan memastikan setiap mekanisme menjalankan fungsi yang tepat dan menghasilkan tindak lanjut yang terukur.

Peluang untuk menguji pendekatan itu muncul dalam rangkaian pertemuan Indonesia-Australia pada 22 Oktober 2026 dan Pertemuan ke-7 Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM) di Jakarta sehari kemudian.

Indonesia dan Australia sepakat memimpin bersama evaluasi efektivitas Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) setelah enam tahun pelaksanaannya.

Evaluasi ini dapat menjadi lebih dari sekadar penilaian terhadap sebuah forum. Bagi Indonesia, proses tersebut merupakan kesempatan untuk menguji apakah mekanisme keamanan regional benar-benar memperjelas pembagian kerja, memperkuat respons bersama, dan mengidentifikasi celah koordinasi yang masih perlu dibenahi.

Baca juga: Menko Polkam dorong kerja sama kawasan hadapi kejahatan transnasional

Menata peran

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.