Indonesia dan penguatan akuntabilitas PBB

Jakarta (ANTARA) - Perbedaan tingkat pelaksanaan rekomendasi audit pada anggaran reguler dan operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola organisasi dunia itu masih membutuhkan pengawasan berkelanjutan.

Hingga periode pelaporan 2025-2026, sebanyak 69 persen rekomendasi audit periode sebelumnya terkait anggaran reguler PBB telah dilaksanakan. Sementara itu, pada operasi pemeliharaan perdamaian, tingkat pelaksanaannya baru mencapai 49,3 persen.

Data Komite Penasihat Audit Independen PBB (Independent Audit Advisory Committee/IAAC) tersebut memperlihatkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan masih menjadi pekerjaan penting.

Kondisi ini menjadi salah satu ruang bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk mendorong perbaikan melalui mandatnya sebagai anggota Dewan Auditor PBB (UN Board of Auditors/UN BoA) periode 2026-2032.

Laporan IAAC mencatat bahwa Dewan Auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Sekretariat PBB tahun 2025. Namun, pemeriksaan tetap menemukan kelemahan pengendalian internal yang menghasilkan 18 rekomendasi baru. Pada operasi perdamaian, pemeriksaan juga menghasilkan 19 rekomendasi baru.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kewajaran laporan keuangan tidak otomatis berarti seluruh sistem pengelolaan telah berjalan efektif. Kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan perlu disertai perbaikan atas kelemahan manajemen, pengendalian internal, dan pelaksanaan program.

Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menekankan arti strategis pemeriksaan bagi tata kelola PBB dalam agenda pembekalan pemeriksa BPK pada 15 Oktober 2026. Ia mengatakan, “Satu temuan yang tajam bisa lebih kuat dari seratus pidato politis.”

Empat hari kemudian, saat bertemu Sekretaris Jenderal PBB António Guterres di Jakarta, Arrmanatha menegaskan Indonesia akan terus memperjuangkan PBB yang semakin akuntabel dan responsif terhadap dinamika yang berkembang.

Laporan audit UN BoA menjadi bahan bagi negara anggota dalam membahas anggaran dan tata kelola PBB, termasuk melalui Komite Penasihat Urusan Administratif dan Anggaran (ACABQ) serta Komite Kelima Majelis Umum PBB.

Karena itu, temuan pemeriksaan yang didukung bukti dapat menjadi kontribusi Indonesia dalam mendorong pembenahan organisasi dunia.

Audit yang berdampak

BPK mulai menjalankan mandat sebagai anggota UN BoA pada Juli 2026, setelah menerima serah terima tugas dari Kantor Audit Nasional China pada 22 Juli 2026.

Bersama lembaga pemeriksa negara Prancis dan Brasil, BPK menjadi bagian dari dewan yang secara kolektif bertanggung jawab atas pemeriksaan eksternal berbagai entitas PBB.

Pembagian penugasan di antara anggota dewan mempertimbangkan pemerataan beban kerja, keterkaitan pemeriksaan, keahlian, serta faktor geografis dan logistik. Karena itu, mandat BPK tidak berarti Indonesia memeriksa seluruh badan PBB secara mandiri. Kontribusinya ditentukan oleh kualitas pemeriksaan pada entitas dan penugasan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebanyak 108 pemeriksa BPK disiapkan untuk memeriksa laporan keuangan dan kinerja Sekretariat PBB serta lima entitas, yakni Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS), Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Program Lingkungan PBB (UNEP), Program Permukiman PBB (UN-Habitat), dan Pusat Perdagangan Internasional (ITC).

Ruang lingkup pemeriksaan juga mencakup operasi pemeliharaan perdamaian.

Dalam pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO) tahun anggaran 2025/2026, BPK mendapat penugasan pada lima misi, yaitu MINUSCA di Republik Afrika Tengah, UNSOS di Somalia, UNISFA di Abyei, UNDOF di Dataran Tinggi Golan, dan MINURSO di Sahara Barat.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional BPK RI Bahtiar Arif menjelaskan bahwa pemeriksaan mencakup aspek keuangan dan kinerja. Pemeriksaan kinerja difokuskan pada efektivitas penerapan rencana kontingensi serta sistem pemantauan kinerja dalam operasi pemeliharaan perdamaian.

Kebutuhan untuk mengawal rekomendasi audit terlihat dari laporan IAAC periode 1 Agustus 2025 hingga 31 Juli 2026. Dari 73 rekomendasi audit operasi perdamaian yang masih terbuka, 36 atau 49,3 persen telah dilaksanakan penuh.

Sebanyak 36 rekomendasi lainnya masih dalam proses, sementara satu dinyatakan tidak lagi relevan. Tingkat pelaksanaan tersebut meningkat dibandingkan 26 persen pada periode 2023/2024.

Perbaikan itu patut dicatat, tetapi masih ada pekerjaan yang perlu dituntaskan. Dari 36 rekomendasi yang masih dalam proses, 17 di antaranya telah tertunda selama dua tahun atau lebih. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tindak lanjut audit membutuhkan perhatian berkelanjutan agar kelemahan pengelolaan tidak terus berulang.

Penggunaan anggaran misi perdamaian tidak cukup dinilai dari kesesuaian pencatatan keuangan. Pengelolaan sumber daya juga perlu mendukung kesiapan operasi, kemampuan menghadapi keadaan darurat, dan pencapaian mandat misi. Hasil audit dapat menunjukkan bagian yang telah berjalan baik maupun aspek yang perlu diperbaiki.

Menuntaskan rekomendasi

Nilai pemeriksaan tidak berhenti pada penerbitan laporan. Rekomendasi harus dilaksanakan dan dipantau sampai lembaga yang diperiksa menunjukkan bukti perbaikan. Data IAAC memperlihatkan bahwa kemajuan tindak lanjut perlu dijaga, sementara rekomendasi yang tertunda harus mendapat perhatian.

Pengalaman BPK dalam memeriksa organisasi internasional dapat menjadi bekal. Direktur Pemeriksaan Organisasi Internasional BPK RI Kusuma Ayu Rusnasanti menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Organisasi Maritim Internasional (IMO) menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan akuntansi, pengadaan, dan sumber daya manusia.

BPK juga mengidentifikasi ruang perbaikan dalam manajemen risiko, pengelolaan investasi, serta pemantauan likuiditas.

BPK mencatat tingkat penyelesaian rekomendasi sebesar 78 persen pada IMO dan 88 persen pada Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Angka tersebut menggambarkan pengalaman BPK dalam mengawal rekomendasi pada dua organisasi internasional.

Namun, persentasenya tidak dapat dibandingkan langsung dengan tingkat pelaksanaan rekomendasi UN BoA karena entitas, periode pemeriksaan, dan cakupan rekomendasinya berbeda.

Pengalaman itu dapat menjadi pembelajaran dalam menjalankan mandat di PBB. Rekomendasi perlu dirumuskan secara spesifik, didukung bukti, dan diarahkan pada perbaikan yang hasilnya dapat diukur. Pemantauan berkala juga diperlukan agar rekomendasi tidak berhenti sebagai catatan dalam laporan pemeriksaan.

Koordinasi BPK dengan Kementerian Luar Negeri RI dapat membantu Indonesia memahami dinamika pembahasan anggaran dan reformasi PBB. Hasil audit yang telah melalui proses profesional dapat menjadi bahan diplomasi berbasis bukti dalam forum multilateral. Namun, koordinasi tersebut harus tetap menjaga independensi pemeriksaan.

Penilaian auditor harus bertumpu pada bukti dan standar pemeriksaan, bukan kepentingan diplomatik jangka pendek.

Mandat BPK hingga 2032 memberi Indonesia kesempatan untuk ikut memperkuat akuntabilitas PBB melalui pemeriksaan keuangan dan kinerja. Ukuran keberhasilannya perlu terlihat dari kualitas temuan, rekomendasi yang dapat dijalankan, dan perbaikan nyata pada entitas yang diperiksa.

Kontribusi tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola global melalui kerja yang konkret.

Pengaruh Indonesia tidak cukup diukur dari keanggotaan dalam lembaga internasional, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan hasil pemeriksaan yang membantu negara anggota memastikan anggaran PBB digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.

*Martha Herlinawati Simanjuntak, adalah jurnalis di Kantor Berita ANTARA.

Disclaimer (Penafian): Pandangan dan pendapat yang disampaikan dalam tulisan ini merupakan pandangan dan pendapat penulis dan tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Kantor Berita ANTARA.

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.