IBSW nilai Sufmi Dasco tanggap selesaikan persoalan rakyat

Jakarta (ANTARA) - Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) menilai kiprah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang tanggap dan cepat dalam menuntaskan sejumlah persoalan strategis bangsa dan menyelesaikan permasalahan rakyat secara langsung perlu menjadi contoh pelayanan birokrasi.

“Gaya kerja Dasco yang proaktif dan berorientasi pada hasil nyata patut menjadi rujukan bagi penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Chairman IBSW Nova Andika di Jakarta, Rabu,

IBSW mencatat sepanjang 2026, Dasco konsisten menunjukkan pola kerja yang tidak berhenti pada tataran wacana, namun ikut mengawal langsung penyelesaian berbagai regulasi dan persoalan yang berdampak pada rakyat.

Nova pun menilai pendekatan semacam itu merupakan wujud dari fungsi kelembagaan DPR yang bekerja efektif.

“Pak Dasco menunjukkan pola kerja yang berorientasi pada penyelesaian, bukan sekadar retorika,” ujar Nova.

Menurut dia, Dasco tidak menunggu persoalan membesar, tetapi proaktif memanggil kementerian dan lembaga terkait untuk duduk bersama mencari solusi.

“Dari perspektif tata kelola birokrasi, inilah yang diharapkan dari pimpinan lembaga negara, hadir, responsif, dan menuntaskan,” tutur Nova.

Baca juga: IBSW dukung Presiden instruksikan BPJS Kesehatan tak bedakan layanan

Dia juga menyoroti peran Dasco dalam pengesahan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru pada Rapat Paripurna DPR, 6 Oktober 2026.

Undang-undang tersebut merupakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru, menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Nova mengatakan Dasco berhasil mengawal pembahasan UU tersebut sehingga tuntas tepat waktu sesuai tenggat.

“Undang-Undang Ketenagakerjaan ini bukan pekerjaan mudah. Ada amanat MK (Mahkamah Konstitusi) yang harus dipenuhi, ada kekhawatiran buruh agar pembahasannya tidak terburu-buru, seperti Omnibus Law, dan ada kepentingan dunia usaha yang harus diakomodasi,” ungkap Nova.

Lebih lanjut, dia menyebutkan keberhasilan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital sebagai salah satu capaian konkret yang langsung menyentuh kesejahteraan pekerja sektor informal.

Perpres yang terbit pada 8 Oktober 2026 tersebut, kata dia, mengatur potongan biaya aplikasi maksimal 8 persen, sehingga pengemudi ojek online berhak atas minimal 92 persen dari pendapatan mereka.

“Dasco langsung memimpin rapat koordinasi dengan enam menteri untuk memastikan regulasinya matang dan hasilnya nyata. Potongan aplikator yang dulu bisa mencapai 20 persen, kini dibatasi maksimal 8 persen,” papar Nova.

Dia juga menuturkan pengemudi ojek online kini mendapatkan jaminan sosial serta pengakuan sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Dari kacamata pelayanan publik, inilah contoh regulasi yang berpihak pada rakyat kecil,” pungkas Nova.

Baca juga: Dasco: Langkah Polri gagalkan 1 ton ketamin dari Malaysia selamatkan bangsa

Selain itu, sambung dia, Dasco ikut mendorong penanganan terpadu bencana nasional, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Rapat Paripurna DPR pada 8 September 2026.

Dasco, kata dia, menyampaikan sikap kelembagaan DPR agar penanganan karhutla dan kebencanaan dijalankan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga.

Sebelumnya, pada Februari 2026, Dasco juga memimpin rapat koordinasi evaluasi pemulihan pascabencana di Sumatera dengan menghadirkan para menteri terkait.

“Dalam isu kebencanaan, Dasco menempatkan DPR sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar pengawas dari jauh, dan mendorong penanganan karhutla dan bencana dilakukan secara terpadu lintas kementerian, dengan memperhatikan dampaknya pada kualitas udara dan layanan dasar bagi warga terdampak,” terang Nova.

“Pendekatan lintas sektor seperti ini penting karena persoalan bencana tidak bisa diselesaikan satu lembaga saja,” tambah dia.

Dia pun berharap pola kerja responsif yang ditunjukkan Dasco dapat menjadi teladan dan terus dipertahankan, mengingat masih banyak persoalan rakyat yang menanti penyelesaian secara cepat dan terukur.

“Rakyat tidak butuh janji. Rakyat butuh persoalannya diselesaikan, dan ini adalah contoh konkret bagaimana sebuah lembaga negara bisa hadir dan bekerja untuk rakyatnya. Inilah birokrasi dan pelayanan publik yang kita idamkan,” imbuh Nova.

Baca juga: Pengamat: Kunjungan Dasco ke BEI berikan ketenangan pelaku pasar

Baca juga: Dasco: APBN 2027 harus dorong lapangan kerja dan pemerataan

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.