Erdogan: Sistem keamanan internasional telah runtuh

Moskow (ANTARA) - Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Jumat (6/11) menyatakan bahwa sistem keamanan internasional telah runtuh, dengan krisis yang sedang berlangsung di Jalur Gaza serta konflik antara Amerika Serikat dan Iran menjadi contoh paling nyata dari kondisi tersebut.

"Kita sedang melalui masa yang menyakitkan, ketika persaingan untuk memperluas pengaruh semakin sengit, sementara nilai-nilai secara bertahap kehilangan pijakannya. Kita bersama-sama menghadapi krisis, dunia lama sedang sekarat, sementara dunia baru berjuang untuk dilahirkan," kata Erdogan dalam Forum TRT World di Istanbul.

Erdogan menambahkan bahwa sistem keamanan internasional yang dibentuk 81 tahun lalu "telah runtuh".

"Sistem tersebut telah menyatakan kegagalannya. Jutaan orang berjuang untuk bertahan hidup di tengah penderitaan akibat kelaparan dan kemiskinan. Ketika kekerasan dan ketidakadilan menjadi hal yang lumrah, semakin sedikit pihak yang mendukung perdamaian," kara Erdogan.

"Lihatlah Jalur Gaza. Saat ini, di Jalur Gaza yang telah menjadi puing-puing, masyarakat berusaha bertahan hidup di antara reruntuhan rumah mereka sendiri. Namun, akses terhadap bantuan kemanusiaan masih dibatasi," ujar presiden Turkiye tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, Erdogan telah mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena menilai sistem keamanan internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia II tidak lagi sesuai dengan realitas geopolitik saat ini.

Presiden Turkiye itu mengkritik hak veto yang dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, hak tersebut menghalangi negara-negara lain untuk turut memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat global.

Ankara mengusulkan penghapusan hak veto, penguatan kewenangan Majelis Umum PBB, serta penerapan sistem pemilihan negara-negara anggota Dewan Keamanan untuk masa jabatan tertentu..

Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA

Baca juga: Erdogan minta anggota PBB desak Israel rekonstruksi Gaza

Baca juga: Erdogan serukan penghapusan hak veto Dewan Keamanan PBB

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.